TELEGRAFNEWS — KABUPATEN MINAHASA, SULAWESI UTARA – Suasana sidang pemeriksaan lokasi perkara sengketa tanah pecah menjadi ledakan fakta mengejutkan! Sertifikat yang jadi dasar klaim kepemilikan dalam dugaan penyerobotan tanah ternyata diterbitkan tanpa proses pengukuran di lapangan – sebuah pelanggaran prosedur yang tak bisa ditutupi lagi.
Dalam sidang yang dihadiri majelis hakim, JPU, terdakwa, kuasa hukum, perwakilan BPN, dan wartawan, kuasa hukum pihak masyarakat Nock Sambow langsung mengangkat suara keras untuk mengungkapkan kebohongan yang tersembunyi.
Awalnya, JPU membentangkan peta dan data luas tanah yang diklaim milik PT Buana Propertindo Utama beserta perwakilan Jimmy Wijaya. Tapi langkah ini langsung diterjang protes ganas dari kuasa hukum dan terdakwa – mereka menuntut tahu sumber data yang digunakan, apakah hanya dibuat sendiri perusahaan atau memang berdasarkan catatan resmi BPN!
JPU dan pihak perusahaan berusaha membela diri dengan menunjukkan dokumen jual beli tahun 2015 dari Mumu CS, bersikeras bahwa kepemilikan mereka sah dan memiliki bukti otentik.
Namun, bom petir langsung meledak dari mulut perwakilan BPN yang hadir! Dengan tegas tanpa basa-basi, mereka mengakui bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) 3320 dan Hak Guna Bangunan (HGB) 3037 yang jadi tonggak perkara ini benar-benar dikeluarkan tanpa pernah dilakukan pengukuran tanah di lapangan!
Konfirmasi ini semakin memperkuat tuduhan dari kuasa hukum terdakwa. “JPU sendiri tidak bisa tunjukkan lokasi tanah yang didakwakan dengan tepat! Bahkan BPN sendiri juga kebingungan karena tidak tahu dimana posisi tanah yang tercantum di sertifikat itu berada!” tegas kuasa hukum masyarakat.
Menurut Kuasa Hukum Noch Sambow, hal ini bukan sekadar kelalaian – ini adalah bukti nyata adanya praktik mafia pertanahan yang bekerja sama dengan oknum petugas di dalam instansi. “Mustahil sertifikat bisa keluar tanpa proses ukur kecuali ada permainan tangan dari dalam!” Ungkap Noch dengan penuh keyakinan.
(Win_Sky)
