TELEGRAFNEWS–Aparat Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara, terinformasi mulai menelusuri pengelolaan dana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Utara (Minut).
Langkah hukum ini berjalan seiring dengan audit terperinci yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan anggaran KPU Minut sejak tahun 2018 hingga 2024.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, penyelidikan Polda difokuskan pada aliran dan pertanggungjawaban dana hibah serta belanja operasional penyelenggaraan pemilu dan pilkada dalam kurun waktu tersebut.
Sejumlah dokumen keuangan telah dimintakan, termasuk laporan realisasi anggaran, kontrak pengadaan, hingga bukti pembayaran kegiatan.
Audit mendalam BPK, untuk menguji kesesuaian penggunaan anggaran dengan ketentuan perundang-undangan. Audit ini tidak hanya menyoroti aspek administrasi, tetapi juga menilai potensi kerugian negara jika ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
Sumber internal menyebutkan, pemeriksaan mencakup beberapa periode kepemimpinan KPU Minut, sehingga fokus tidak diarahkan pada satu tahun anggaran tertentu.
“Audit dan penyelidikan berjalan paralel. Jika ditemukan indikasi pidana, hasil audit BPK akan menjadi dasar penguatan proses hukum,” ujar sumber resmi media ini.
Soal indikasi pemeriksaan ini, tak ditampik Kepala Inspektorat Minut, Steven Tuwaidan, ketika diminta keterangan, namun dirinya enggan berkomentar lebih.
“Ia, saya sudah dengar soal adanya pemeriksaan dana KPU oleh Polda, namun masih dalam tahap Audit terperinci BPK, terutama dana yang berasal dari hibah daerah,” terangnya dengan hati-hati, Kamis (5/2) 2026.
Hingga kini, pihak kepolisian belum menetapkan tersangka. Namun, sejumlah pihak yang terkait dengan pengelolaan anggaran KPU Minut dikabarkan mulai dimintai klarifikasi untuk kepentingan penyelidikan awal.
Hal ini menjadi perhatian publik mengingat dana penyelenggaraan pemilu bersumber dari keuangan negara dan daerah, yang semestinya dikelola secara transparan dan akuntabel. Polda Sulut dikabarkan akan menindaklanjuti setiap temuan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu.
Di sisi lain, audit BPK diharapkan dapat membuka secara terang penggunaan anggaran selama enam tahun terakhir, sekaligus menjadi instrumen pengawasan agar praktik serupa tidak terulang di masa mendatang.
Soal ini, terinformasi, jika tim KPU Minut tengah lakukan koordinasi dengan sejumlah pihak hotel di Manado maupun Minut, yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Bimtek atau sosialisasi. Tim KPU meminta sejumlah dokumen SPJ pelaksanaan giat di hotel-hotel tersebut.
Diketahui pada 2020 anggaran hibah Pilkada KPU Minut mencapai Rp40 miliar, sementara pada Pilkada 2024 dana hibah sebanyak Rp43 miliar.
Hingga berita ini dirilis, belum ada konfirmasi resmi dari KPU Minut, ketua KPU Minut dihubungi via aplikasi Whatsapp dalam kondisi tak aktif.(man/*)
