TELEGRAFNEWS–Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menghadiri rapat diseminasi hasil pemantauan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI terkait tata kelola pemerintahan desa, yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2) 2026.
Forum ini menjadi ruang dialog penting untuk mengurai persoalan mendasar yang masih dihadapi desa-desa di Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Apkasi menyampaikan sejumlah catatan kritis, terutama terkait persoalan struktural dan kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kemandirian desa. Hadir mewakili Apkasi, Sekretaris Jenderal Apkasi Joune Ganda yang juga Bupati Minahasa Utara, didampingi Wakil Ketua Umum Apkasi Delis Julkarson (Bupati Morowali Utara) dan Johannes Rettob (Bupati Mimika), serta Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang.
Rapat dibuka secara resmi oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, setelah diawali sambutan pengantar dari Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas.
Sekjen Apkasi Joune Ganda mengapresiasi langkah DPD RI yang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan desa. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tantangan desa saat ini tidak bisa disederhanakan sebagai persoalan administratif semata.
“Apkasi memandang persoalan desa hari ini bersifat struktural dan sistemik. Banyak kebijakan pusat yang terfragmentasi dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan fiskal serta kesiapan kelembagaan di daerah,” ujar Joune Ganda.
Menurutnya, desa kerap ditempatkan hanya sebagai pelaksana program pusat, bukan sebagai subjek pembangunan. Kondisi ini dinilai menggerus ruang inisiatif lokal dan melemahkan semangat otonomi desa yang sejatinya diamanatkan melalui prinsip rekognisi dan subsidiaritas.
Salah satu kebijakan yang disorot Apkasi adalah kewajiban pengalokasian Dana Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih. Meski membawa semangat penguatan ekonomi desa, kebijakan yang bersifat seragam tersebut dinilai berpotensi membatasi ruang fiskal desa, terutama untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
Apkasi juga mengingatkan adanya risiko tambahan beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, lantaran pemerintah daerah harus menutup celah pembiayaan yang timbul. Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih peran dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah lebih dulu berjalan di banyak wilayah.
Wakil Ketua Umum Apkasi Delis Julkarson menambahkan, pengaturan Dana Desa yang terlalu ketat dari pusat dapat berdampak langsung pada kesejahteraan perangkat desa dan kualitas pelayanan publik di tingkat akar rumput.
“Penyertaan Dana Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih cukup membebani APBDes. Ditambah lagi dengan kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), ini berisiko menurunkan kualitas pelayanan publik serta penghasilan tetap perangkat desa,” ungkap Bupati Morowali Utara tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Apkasi Johannes Rettob menegaskan komitmen asosiasi untuk terus mengawal isu tata kelola desa secara konstruktif. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, DPD RI, dan pemerintah daerah agar kebijakan desa benar-benar kontekstual dan berkeadilan.
“Apkasi siap bersinergi mengawal tindak lanjut kebijakan tata kelola pemerintahan desa. Penguatan desa tidak boleh justru melemahkan daerah. Pembangunan nasional yang berkeadilan hanya bisa dicapai jika desa kuat dan daerah berdaya,” tegas Bupati Mimika itu.
Apkasi berharap hasil pemantauan dan evaluasi DPD RI ini dapat menjadi titik awal konsolidasi kebijakan desa secara nasional, sekaligus mendorong harmonisasi regulasi agar desa tidak lagi terjebak dalam kebijakan yang tumpang tindih dan kaku, melainkan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat sesuai karakteristik wilayah masing-masing.(man/*)
