TELEGRAFNEWS–Di tengah tuntutan pembangunan yang kian kompleks, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memilih satu pendekatan mendasar: memperkuat kualitas manusia di balik kebijakan. Upaya itu kembali ditegaskan melalui langkah konkret Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulut yang menggelar Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) di Lomban Water Park, Desa Tateli, Kabupaten Minahasa, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas pelatihan, melainkan ruang belajar yang dirancang untuk menajamkan cara berpikir aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam merumuskan kebijakan berbasis riset yang lebih presisi dan relevan dengan kebutuhan daerah.
Kepala Balitbangda Sulut, Jani Lukas, menegaskan bahwa PKS menjadi instrumen penting dalam membangun kapasitas internal lembaga, terutama dalam menghasilkan kajian yang tidak hanya akademis, tetapi juga aplikatif.
“PKS ini kami rancang sebagai ruang belajar bersama bagi ASN Balitbangda untuk memperkuat kemampuan dalam menyusun policy brief yang tajam, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah,” ujar Jani Lukas.
Bagi Balitbangda, kualitas sumber daya manusia bukan sekadar pelengkap, melainkan inti dari perannya sebagai “dapur kebijakan”. Di sinilah ide-ide pembangunan dirumuskan, diuji, lalu diterjemahkan menjadi rekomendasi yang akan memengaruhi arah kebijakan pemerintah daerah.
Karena itu, dalam PKS ini peserta tidak hanya menerima materi teknis, tetapi juga diajak melakukan refleksi terhadap proses kajian yang selama ini berjalan. Evaluasi menjadi bagian penting, agar setiap rekomendasi kebijakan benar-benar berdiri di atas metodologi yang kuat dan analisis yang tajam.
Menariknya, kegiatan ini juga menonjolkan pendekatan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas. Balitbangda memilih mengoptimalkan sumber daya internal, menjadikan PKS sebagai inovasi yang tetap produktif tanpa tambahan beban anggaran.
“Ini bagian dari inovasi kami. Kegiatan tetap berjalan maksimal tanpa biaya tambahan, namun output-nya diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kinerja lembaga,” tambahnya.
Langkah ini selaras dengan arah pembangunan yang diusung Gubernur Sulut Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, yang menempatkan penguatan SDM sebagai fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berdaya saing.
Lebih dari sekadar pelatihan, PKS menjadi penanda bahwa perubahan besar dalam birokrasi seringkali dimulai dari langkah sederhana: memperbaiki cara belajar, cara berpikir, dan cara merumuskan solusi. Dengan penguatan kapasitas ASN yang berkelanjutan, Balitbangda Sulut diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga responsif terhadap dinamika pembangunan daerah.(man)
