TELEGRAFNEWS — Upaya membangun desa yang adaptif terhadap perkembangan zaman terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Transformasi digital bukan lagi sekadar wacana, tetapi menjadi agenda nyata yang didorong melalui kolaborasi lintas batas, termasuk dengan diaspora Indonesia di berbagai negara.
Komitmen ini terlihat dalam audiensi Perkumpulan Desa Digital yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (24/4) 2026. Forum ini mempertemukan beragam pemangku kepentingan mulai dari praktisi teknologi, akademisi, hingga diaspora dalam satu ruang gagasan yang sama: mempercepat lahirnya desa berbasis digital.
Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, bersama sejumlah narasumber dari dalam dan luar negeri. Hadir di antaranya Ginandjar Ashari (Open Desa), Julianti (ADN Global), serta diaspora Indonesia seperti Hila Kopong (Australia), Natalia Wijaya (Jerman), dan Jefri Liando (Amerika Serikat). Dari kalangan akademisi, turut ambil bagian Mener Yauli dari Universitas Sam Ratulangi.
Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara juga terlibat aktif, termasuk Asisten I Setdakab Umbase Mayuntu yang juga Plt Kadis PMD, Kepala Bappeda Hanny Tambani, Inspektur Stephen Tuwaidan, Asisten II sekaligus Plt Kadis Kominfo Robby Parengkuan, serta Kabag Pemerintahan Seferson Sumampouw.
Dalam paparannya, Joune Ganda menegaskan pentingnya sinergi global untuk mendorong kemajuan desa di daerahnya.
“Terima kasih kepada seluruh diaspora yang begitu peduli terhadap perkembangan daerah di Indonesia, termasuk Minahasa Utara. Ini menjadi energi positif bagi kami untuk terus berinovasi membangun desa,” ujar Joune Ganda.
Ia mengakui, meski Minahasa Utara tergolong progresif dalam pengembangan sistem informasi desa, tantangan mendasar masih membayangi. Infrastruktur yang belum merata khususnya jaringan internet dan pasokan listrik menjadi pekerjaan rumah yang terus dikejar.
“Masih ada desa yang jaringan internetnya lemah, bahkan listrik belum tersedia secara penuh 24 jam. Ini menjadi kendala nyata dalam mendorong desa mandiri berbasis digital,” jelasnya.
Di sisi lain, kualitas dan kesiapan sumber daya manusia di tingkat desa juga menjadi perhatian serius. Joune menekankan bahwa stabilitas sistem digital sangat penting agar aparat desa tidak kesulitan beradaptasi.
“Jika sistem atau aplikasi terlalu sering berubah, perangkat desa akan kesulitan beradaptasi. Karena itu, kita harus memilih sistem yang memiliki umur ekonomis panjang dan selaras dengan program pemerintah pusat, seperti kebijakan satu data dan integrasi sistem,” tegasnya.
Lebih jauh, ia melihat diaspora sebagai penghubung strategis antara potensi lokal dan peluang global. Kolaborasi ini diyakini mampu mendorong produk desa menembus pasar internasional dengan standar yang lebih kompetitif.
“Potensi desa kita sangat besar. Dengan dukungan diaspora dan sistem yang terintegrasi, masyarakat desa bisa lebih mudah mengembangkan produk unggulan, bahkan mencapai standar internasional,” tambahnya.
Joune juga berharap adanya pendampingan berkelanjutan, tidak hanya dalam tata kelola desa, tetapi juga dalam peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar global.
Sementara itu, Perkumpulan Desa Digital membawa visi besar untuk mempercepat transformasi menuju “Desa Cerdas” (Smart Village). Pendekatan ini menekankan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara terbuka, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Melalui inisiatif ini, diharapkan layanan publik desa semakin efisien, administrasi pemerintahan lebih tertata, ekonomi lokal tumbuh, serta transparansi informasi semakin kuat.
Dengan keterlibatan berbagai pihak pemerintah, akademisi, swasta, hingga diaspora, langkah menuju desa digital di Minahasa Utara bukan hanya menjadi program, tetapi gerakan bersama yang diarahkan untuk menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (man)
