Manado, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) adakan pertemuan perdana bersama Satuan Kerja (Satker) baru dalam lingkungan PU.
Usai pemaparan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Satker Prasarana Strategis, Amir Liputo langsung menanggapinya dengan menyoroti sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang dinilai tidak efektif dan tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
“Contohnya pasar yang dibangun di depan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Manado. Bayangkan saja, siapa yang mau berjualan di dekat TPA? Sampai sekarang tidak ada yang berjualan di sana. Jaraknya sekitar empat kilometer dari rumah saya, dan kondisinya sangat menyedihkan,” beber Anggota DPRD Sulut Dapil Kota Manado, Rabu (6/8/2025).
Dirinya sesalkan anggaran negara yang sudah digunakan namun tidak ada manfaatnya untuk kepentingan rakyat.
“Kasihan itu uang negara, uang rakyat. Ini harus jadi perhatian ke depan agar tidak terulang,” tegasnya saat RDP berlangsung.
Lanjut Liputo menyampaikan adanya ketimpangan pembangunan fasilitas pendidikan di berbagai daerah.
“Saya kasih contoh pembangunan sekolah di Minahasa Utara (Minut) yang fasilitasnya tergolong lengkap, namun muridnya tidak sebanyak yang diharapkan,” jelasnya.
“Di SMA 1 Kalawat misalnya, kita baru saja bangun sekolah rakyat dengan fasilitas luar biasa. Tapi kenyataannya, muridnya tidak sesuai ekspektasi. Ini harus jadi evaluasi. Bangun sekolah itu bukan hanya soal fisik, tapi juga memperhatikan data penduduk dan jumlah calon siswa,” sambungnya.
Lebih jauh Liputo menyentil terkait pendidikan di daerah Manado Utara yang seakan terlupakan
“Di wilayah Manado Utara, jumlah penduduknya lebih dari 100 ribu sekian, tapi tidak ada SMA dan SMP negeri di sana. Anak-anak terpaksa harus sekolah ke selatan kota. Biaya transportasi jadi kendala, dan belum tentu mereka bisa masuk sekolah juga,” ungkapnya
Liputo pun memberikan win win solution agar pembangunan tidak hanya berdasarkan pada usulan dari daerah, tapi juga harus melalui kajian kebutuhan yang objektif.
“Daerah terluar seperti Talaud kadang tidak sempat mengusulkan, tapi justru merekalah yang paling membutuhkan. Pemerintah harus proaktif memverifikasi kebutuhan di daerah-daerah seperti itu,” tandas ANGGOTA DPRD SULUT PARTAI PKS.
Di tempat yang sama, Kepala Satuan Kerja (Satker) Prasarana Strategis, Kres Kuswara, menyampaikan bahwa pada tahun ini tidak ada proyek pembangunan baru.
“Dari 17 program yang ada, semuanya hanya bersifat rehabilitasi. Tidak ada pembangunan baru,”paparnya.
