TELEGRAFNEWS – Pemkot Kotamobagu melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman (PRKP) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Tahap I pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh.
FGD yang digelar di aula Kantor Dinas PUPR Kotamobagu tersebut, merupakan kegiatan kolaborasi lintas sektor yang dihadiri Pokja PKP, lurah/sangadi, Akademisi, BUMN/BUMD serta para pemateri dari Tenaga Ahli wilayah yang berlatar belakang dosen di Perguruan Tinggi di Sulawesi Utara.
Kepada Telegrafnews.co, Kepala PRKP Kota Kotamobagu Chelsia Paputungan., mengatakan, pelaksanaan FGD yang digelar pihaknya bertujuan untuk melihat kembali potensi kawasan kumuh baru di wilayah Kota Kotamobagu yang nantinya akan dituangkan dalam dokumen sebagai rekomendasi atau dasar acuan perencanaan program pembangunan pada pemerintahan selanjutnya.
“Terkait penanganan kawasan kumuh ini, sebenarnya sudah menjadi konsentrasi pemerintah daerah sejak 8 tahun silam karena memang menjadi salah satu target RPJMD Pemkot Kotamobagu,” ujar Chelsia saat ditemui diruang kerjanya, Senin (26/6/2023).
SK Wali Kota Kotamobagu yang tertuang dalam RPJMD lanjut Chelsia kurang lebih 64 hektar kawasan kumuh yang tersebar di sejumlah desa dan kelurahan yang telah ditangani secara keseluruhan.
“Alhamdulillah untuk target penanganan kawasan kumuh sesuai SK wali kota telah terpenuhi, sehingga saat ini Kota Kotamobagu nol kawasan pemukiman kumuh,” ungkap Chelsia.
Berkaitan dengan penyusunan dokumen baru lanjut Chelsia, nantinya memakan waktu selama 6 bulan ke depan karena masih akan melalui kajian dan tahapan.
“Untuk dokumen baru ini tengah dalam proses nanti kita lihat hasilnya, karena tenaga ahli sementara melakukan survey di desa dan kelurahan selama 6 bulan ke depan,” ujar Chelsia.
Dee