TELEGRAFNEWS — Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Kotamobagu menegaskan bahwa proses perekrutan dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayahnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegasan ini disampaikan menyusul mencuatnya isu mengenai dugaan keberadaan “honorer siluman” yang mengikuti seleksi PPPK di sejumlah daerah.
Kepala BKPP Kota Kotamobagu, Devvy Rumondor, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga transparansi dalam setiap tahapan seleksi, mulai dari administrasi hingga pengangkatan.
“Seleksi kami dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi. Tidak ada yang ditutupi dalam proses administrasi,” ujar Devvy Rumondor saat ditemui wartawan, Jumat (9/5/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam seluruh proses seleksi, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan sanggahan atau keberatan, apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian data peserta atau pelanggaran prosedur.
“Setiap tahapan kami buka masa sanggah. Jika ada laporan yang valid, kami langsung melakukan anulir terhadap data yang bermasalah,” tambahnya.
Langkah ini, menurut Devvy, merupakan bentuk pengawasan partisipatif dan bagian dari sistem seleksi nasional yang mengedepankan prinsip akuntabilitas dan integritas.
BKPP Kotamobagu juga mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh isu-isu yang belum terbukti kebenarannya, serta mendorong agar setiap pelaporan disertai bukti kuat agar dapat ditindaklanjuti secara profesional.
Proses seleksi PPPK di Kotamobagu hingga saat ini berjalan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berharap pelaksanaan seleksi ini dapat menjaring aparatur yang kompeten dan berintegritas demi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Kotamobagu.(**/Red)
