TELEGRAFNEWS—Pelaksanaan jadwal dan tahapan Pemilu 2024 tak dapat ditunda oleh hukum maupun kekuatan politik manapun. Hal tersebut dibeberkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, dalam tatap muka bersama tokoh-tokoh masyarakat, untuk membahas Pemilu dan Pilkada 2024, di ruang mapalus kantor Gubernur Sulut, Sabtu (19/3/23) malam.
Bertajuk ‘Malam Bacarita Deng Menko Polhukam RI’ mengusung tema ‘Menjaga Harmoni Kebhinnekaan Untuk Mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang Demokratis’ itu, Mahfud MD menegaskan tidak ada kekuatan hukum maupun politik yang dapat menunda jadwal Pemilu 2024 .
“Satu-satunya cara untuk mengubah jadwal pemilu adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Mau nunda pemilu? Ya harus ubah Undang-Undang Dasar. karena MPR atau DPR tidak bisa membuat UU mengubah jadwal pemilu,” tegasnya.
Katanya, jadwal pemilu itu muatan konstitusi, bukan muatan undang-undang. Penyelenggaraan pemilu merupakan perintah konstitusi yang termuat dalam UUD 1945.
“Konstitusi juga mengamanatkan masa jabatan Presiden genap selama lima tahun,” paparnya.
Menkopolhukam juga menjelaskan bahwa, jadwal teknis pemilu itu memang di undang-undang.
“Tapi jadwal definitif, periodik, itu adalah muatan konstitusi. Tidak bisa diubah oleh UU maupun oleh pengadilan, harus pembuat konstitusi,” tandasnya lagi.
Dalam kesempatan itu juga Menko Polhukam mengingatkan, sekalipun MPR ingin melakukan perubahan konstitusi, akan sangat susah. Sebab untuk mengubah konstitusi harus dihadiri oleh sekurangnya 2/3 anggota MPR.
“Kalau enggak sampai 2/3 di sidang itu, maka sidang MPR tidak sah,” tegasnya.
Biaya politik yang harus dibayar untuk melakukan kesepakatan dalam mengubah konstitusi juga mahal, dibandingkan menyelenggarakan pemilu.
“Oleh karena itu, pilihan terbaiknya adalah tetap melaksanakan pemilu sesuai jadwal,” tukasnya.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengungkapkan sangat berterima kasih atas kehadiran Menko Polhukam di Sulut.
“Karena di survey KPU, Sulut merupakan salah satu daerah yang rawan Pilkada, tapi selama saya mengikuti Pilkada tidak ada permasalahan di Sulawesi Utara,” ungkap Gubernur Olly yang disambut tepuk tangan para tamu undangan.
Gubernur Olly juga melanjutkan, tentunya dengan kehadiran pak Menko Polhukam di Sulut tambah mempersatukan seluruh masyarakat, dan penyelenggara Pemilu serentak di Sulut lebih memberikan semangat, sehingga kita berdoa bersama, agar agenda pemerintah di tahun 2024 bisa berjalan dengan baik.
Sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk bisa mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang demoktatis, karena kita tahu Pemilu dan Pilkada akan sangat menentukan keberuntungan dan arah kehidupan bangsa dan daerah kedepan.
“Agar proses Pemilu dan Pilkada 2024 nanti dapat berjalan dengan baik dan sukses, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk memberikan dukungan dan kerjasama yamg harmoni bagi semua pihak, agar kita bisa berjalan bersama-sama dan di Provinsi Sulut sudah terbukti, dengan kerjasama yang harmoni kita bisa mewujudkan demokrasi bangsa yang baik serta berkualitas, taat asas dan taat hukum,” ucap orang nomor 1 di Sulut ini.
Bahwa dalam Pilkada serentak di Sulut, kampanye dan politik identitas sampai saat ini belum bermaanfaat, karena masyarakat Sulut bisa memberikan pilihan sesuai dengan hati nurani.
“Kebhinekaan dan kondisi masyarakat di Sulut sampai saat ini bisa terjaga dengan baik, semua atas peran serta dari stakeholder, termasuk peran serta tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan tentunya forum resmi pemerintah yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),” tukasnya. (man/*)
