TELEGRAFNEWS–Asisten III Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Talaud, Gustaf Atang, memberikan klarifikasi terkait Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Menurut Atang, kondisi TPP ASN sebelum adanya Penjabat (Pj) Bupati menunjukkan ketidakseimbangan dalam penganggaran. “Sebelumnya, anggaran TPP untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bervariasi. Ada yang dibayarkan hanya sampai Mei, ada juga yang sampai Juni. Artinya, bupati sebelumnya hanya menganggarkan untuk lima hingga enam bulan, padahal seharusnya TPP dianggarkan penuh selama 12 bulan,” jelasnya.
Selain itu, pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) juga mengalami kendala. “ADD yang terbayar sebelum Pj Bupati hanya sampai triwulan I (Januari-Maret), sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pemerintah desa dalam menjalankan programnya,” tambah Atang.
Namun, setelah Pj Bupati menjabat, terjadi perubahan signifikan dalam penganggaran. “Pj Bupati berupaya mengalokasikan TPP hingga bulan September 2024, bahkan diusahakan agar bisa ditambah hingga 3,5 bulan lagi,” ungkapnya. Tak hanya itu, ADD untuk triwulan II dan III juga sudah dibayarkan, yang memberikan kepastian bagi desa-desa di Talaud.
Pj Bupati Talaud, Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi, M.Env, Mgmt, hadir untuk menjaga stabilitas kepemerintahan daerah perbatasan, terutama dalam kondisi anggaran yang terbatas. Meski menghadapi tantangan besar, ia berusaha mengelola keuangan daerah lebih baik dibandingkan sebelumnya.
“Prinsip saya dalam menjalankan pemerintahan adalah merangkul semua pihak, memastikan manajemen pemerintahan berjalan secara transparan dan profesional, tetapi tidak melalui jalur-jalur di luar regulasi ” ungkap Manumpil disela-sela kesibukannya.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada kepentingan masyarakat dan bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. “Saya ingin membawa Talaud ke arah yang lebih baik dalam masa jabatan saya, agar memiliki sistem tata kelola pemerintahan yang sehat dan stabil,” tambahnya.
Pengamat Kebijakan Publik, Jefrey Sorongan, menilai bahwa kondisi pemerintahan di Talaud di bawah kepemimpinan Pj Bupati sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. “Tidak mudah mengelola daerah dengan berbagai tantangan yang ada, apalagi ketika masuk dalam situasi benang kusut yang kini mulai terurai dengan lebih lancar,” kata Sorongan.
Ia mengingatkan bahwa setiap perubahan dalam pemerintahan membutuhkan waktu, terutama dalam memenuhi kepentingan masyarakat serta memastikan kelancaran instrumen Sumber Daya Manusia (SDM) inti dalam pemerintahan Talaud.
“Apalagi beliau masuk di era transisi, menyambut kepemimpinan baru ke depan. Jangan hanya mengkritik untuk kepentingan pribadi, tetapi lihatlah bagaimana seorang pemimpin bekerja dengan ketulusan dan kebijaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahan,” tegasnya.
Dengan berbagai tantangan yang ada, kebijakan yang diambil oleh Pj Bupati diharapkan dapat membawa Talaud ke arah yang lebih stabil dan maju, terutama dalam hal tata kelola keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
