TELEGRAFNEWS—Komunikasi antara wakil rakyat dan pemerintah daerah tidak boleh berhenti di ruang sidang. Dalam Rapat Paripurna DPRD Minahasa Utara, Senin (4/26) 2026, Bupati Joune Ganda menegaskan bahwa hasil reses harus diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Begitu yang disampaikan Bupati Joune Ganda, dalam forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Senin (4/26) 2026, yang membahas Penyampaian Laporan Kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang II Tahun 2026, Penutupan Masa Persidangan II, serta Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang II Tahun 2026.
Bupati memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah turun langsung ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi warga. Ia menilai, reses bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan yang responsif.
“Laporan hasil reses merupakan dokumen yang sangat berharga bagi pemerintah daerah. Berbagai aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai skala prioritas, kemampuan keuangan daerah, serta perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan,” ujar Joune Ganda.
Menurutnya, kekuatan pembangunan daerah terletak pada keterhubungan antara aspirasi masyarakat, perencanaan, dan penganggaran. Karena itu, sinergi DPRD dan pemerintah daerah harus dijaga agar kebijakan yang lahir benar-benar tepat sasaran.
Sekretaris DPRD, DR. Jackson Ruaw, turut membacakan surat masuk dan keputusan DPRD dalam rapat paripurna tersebut sebagai bagian dari mekanisme persidangan.
Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan semua pihak.
Komitmen tersebut, lanjutnya, sejalan dengan visi pembangunan “Minahasa Utara Hebat melalui Penguatan Transformasi sebagai Hub Logistik yang Maju”, yang menitikberatkan pada pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
Sejumlah prioritas pembangunan pun kembali ditegaskan, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan, transformasi ekonomi berbasis lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan infrastruktur, hingga pelayanan publik dan stabilitas sosial.
Di tengah dinamika demokrasi, Joune Ganda juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas politik daerah agar pembangunan tetap berjalan.
“Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, namun harus tetap dikelola dalam semangat kebersamaan dan kepentingan yang lebih besar, yakni kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minahasa Utara,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Bupati berharap seluruh agenda pada Masa Persidangan III dapat berjalan efektif dan menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Rapat Paripurna ini turut dihadiri Wakil Bupati Minahasa Utara Kevin William Lotulung, Ketua DPRD Minahasa Utara Vonny Adel Rumimpunu, unsur Forkopimda, jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, serta para anggota DPRD dan tamu undangan lainnya.(man/adv)
