TELEGRAFNEWS–Isu ekonomi biru kembali mengemuka dan menjadi perhatian utama dalam kunjungan diplomatik yang berlangsung pada 23–24 April 2026 di Manado. Momentum ini tidak sekadar pertemuan seremonial, tetapi menjadi ruang bersama untuk merawat komitmen menjaga laut sekaligus memastikan pemanfaatannya tetap berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Kegiatan ini mempertemukan para duta besar dari negara anggota Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security bersama negara mitra yang selama ini aktif mendukung pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Pertemuan tersebut menjadi simbol kuat bahwa isu lingkungan, khususnya kelautan, membutuhkan kerja lintas batas.
Diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, agenda ini diarahkan untuk memperkuat kerja sama regional sekaligus menegaskan kembali komitmen kolektif dalam mengembangkan ekonomi biru yang tidak merusak ekosistem. Upaya ini sejalan dengan implementasi Rencana Aksi Regional (RPOA) 2.0 CTI-CFF.
Selama rangkaian kegiatan, peserta diajak melihat langsung praktik di lapangan yang mencerminkan keseimbangan antara ekonomi dan konservasi. Kunjungan ke Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dan PT Benteng Laut Sejahtera memperlihatkan bagaimana sektor perikanan dapat tumbuh tanpa mengabaikan keberlanjutan sumber daya.
Sementara itu, di Pulau Lembeh, para peserta menyaksikan langsung praktik konservasi terumbu karang berbasis masyarakat. Model ini menegaskan bahwa perlindungan lingkungan tidak selalu harus datang dari kebijakan besar, tetapi juga bisa tumbuh dari kesadaran dan partisipasi warga pesisir.
Salah satu agenda penting adalah sesi bertajuk “Menggali Potensi Kerja Sama Ekonomi Biru” yang digelar di Sekretariat Regional CTI-CFF di Manado. Forum ini menjadi ruang dialog antara diplomat, pejabat pemerintah, dan pimpinan organisasi untuk memperkuat kemitraan, menggalang dukungan, serta mempercepat implementasi prioritas RPOA 2.0.
Direktur Eksekutif Sekretariat Regional CTI-CFF, Frank Keith Griffin, menegaskan pentingnya kolaborasi sebagai fondasi utama.
“Kunjungan ini mencerminkan meningkatnya komitmen negara anggota dan mitra untuk mempercepat implementasi RPOA 2.0. Dengan bekerja bersama, kita dapat memaksimalkan potensi ekonomi biru sekaligus memastikan keberlanjutan sumber daya laut,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Santo Darmosumarto.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin membuka lebih banyak peluang kerja sama konkret dengan mitra internasional. CTI-CFF berperan strategis dalam menjembatani kolaborasi regional untuk memperkuat pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan,” katanya, didampingi Febrian Irawati Mamesah.
Perhatian terhadap lingkungan juga terlihat dalam kunjungan ke kawasan mangrove di Desa Budo. Di lokasi ini, peserta melihat bagaimana pendekatan berbasis ekosistem diterapkan untuk menjaga pesisir dari ancaman perubahan iklim, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.
Upaya-upaya tersebut mencerminkan prinsip utama RPOA 2.0, yakni mendorong mata pencaharian berkelanjutan, melindungi habitat laut penting, serta memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim—tiga fondasi utama dalam ekonomi biru.
Momentum diplomasi dari Manado ini juga menegaskan bahwa tantangan kelautan dan pesisir tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan solidaritas regional yang kuat agar laut tetap menjadi sumber kehidupan, bukan sekadar objek eksploitasi.
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus yang diwakili Asisten II Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, menegaskan posisi strategis daerah sebagai gerbang maritim Indonesia di kawasan Asia Pasifik.
Menurutnya, lebih dari 77 persen wilayah Sulawesi Utara merupakan laut dengan luas mencapai 50.407,31 km² dan didukung oleh 382 pulau, termasuk pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Potensi ini menjadi kekuatan besar dalam mengembangkan ekonomi biru yang menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekologi.
“Sulawesi Utara memiliki potensi besar dalam sektor perikanan berkelanjutan, pariwisata bahari, hingga penguatan UMKM berbasis kelautan. Ini merupakan bagian penting dalam mendorong ekonomi biru yang inklusif dan berdaya saing,” ujar Ringkuangan membacakan sambutan gubernur.
Ia juga menekankan peran strategis daerah ini dalam CTI-CFF, sebagai lokasi deklarasi awal pada 2009 sekaligus tuan rumah Sekretariat Regional yang mengoordinasikan negara anggota. Posisi tersebut menjadikan Sulawesi Utara sebagai penghubung antara komitmen global dan aksi nyata di tingkat lokal.
Ke depan, kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat implementasi RPOA 2.0, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi biru di kawasan Segitiga Terumbu Karang tetap inklusif, tangguh, dan berpihak pada keberlanjutan lingkungan.(man/*)
