TELEGRAFNEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), menggelar sosialisasi dan tata cara penginputan Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Kotamobagu Tahun 2023, Rabu (7/6/2023).
Kepada media, Asisten II Kotamobagu, Sitty Rafiqa Bora, penting kegiatan tersebut.
“Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah, menegaskan bahwa kepala daerah melaporkan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri melakukan penilaian inovasi daerah yang dilaporkan. Hasil Inovasi daerah tersebut akan diberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah, selain itu hasil penilaian dapat dijadikan pembinaan yang akurat dan komprehensif terkait inovasi daerah,” ucap Rafiqa.
Saat ini lanjut Rafiqa, Kotamobagu untuk tahun 2022, meraih skor indeks 50,94 untuk kategori inovatif.
“Jumlah skor ini naik secara signifikan dari pada hasil pengukuran tahun 2021, dimana Kota Kotamobagu meraih skor indeks 31,99,” ujar Rafiqa.
Skor tersebut hasil dari penilaian 14 inovasi yang sudah diterapkan saat ini.
“Terdiri dari 4 inovasi tata kelola Pemda, 7 inovasi pelayanan publik dan 3 inovasi daerah lainnya sesuai dengan keputusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemda,” ungkap Rafiqa.
Meski demikian menurut Rafiqa, Kotamobagu masih sangat memerlukan optimalisasi dalam pemenuhan data dukung serta inisiasi terhadap adanya bukti data-data pendukung baru.
“Oleh sebab itu diharapkan perangkat daerah dapat lebih meningkatkan upaya agar inovasi yang diterapkan dalam penyelenggaraan Pemda disertai dengan daya dukung tervalidasi,” ungkap Rafiqa.
Disisi lain, Kepala Bappelitbangda Kotamobagu, Adnan Masinae, berharap para peserta dapat mengikuti sosialisasi penginputan IID ini dengan baik.
“Sangat berharap agar perwakilan dari OPD dapat mengikuti sosialisasi ini dengan teliti sebelum kembali ke instansi,” harapnya.
Dapat disampaikan untuk pemateri pada sosialisasi tersebut, adalah Naomi Ratna Sari, S.Si, sebagai statistisi ahli pertama Badan Strategi Kebijakan Data, Kementerian Dalam Negeri.
Dee
