TELEGRAFNEWS—Arah pendidikan di Minahasa Utara mulai didorong keluar dari pola lama yang kaku. Tidak lagi sekadar mengejar angka, tetapi membentuk cara berpikir. Pesan itu menguat saat Bupati Joune Ganda memantau sekaligus membuka Token Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMP Tahun 2026 di SMP Negeri 1 Kauditan, Rabu (8/4) 2026.
Di tengah ruang kelas dan wajah-wajah siswa yang bersiap menghadapi ujian, Joune menegaskan bahwa TKA bukan sekadar alat ukur hasil belajar, melainkan bagian dari perubahan cara pandang terhadap pendidikan itu sendiri.
“Hari ini kita membuka token TKA sebagai upaya mendorong peningkatan kemampuan akademik siswa, khususnya dalam hal daya nalar dan literasi,” ujar Joune.
Pernyataan itu menandai pergeseran penting. Sistem evaluasi tidak lagi bertumpu pada hitungan semata, tetapi pada kemampuan memahami, menganalisis, dan menafsirkan persoalan dalam bentuk narasi.
“Pola lama cenderung angka ke angka. Sekarang kita dorong ke literasi. Ini bukan hanya soal menjawab, tapi memahami konsep dalam bentuk cerita,” katanya.
Perubahan ini bukan tanpa alasan. Dalam realitas sehari-hari, persoalan jarang hadir dalam bentuk angka yang sederhana. Ia hadir sebagai situasi, cerita, dan konteks yang menuntut pemahaman utuh. Di titik inilah pendidikan diuji: apakah mampu melahirkan siswa yang berpikir, bukan sekadar menghafal.
Menurut Joune, pendekatan ini akan membentuk kemampuan berpikir yang lebih komprehensif—menggabungkan logika berhitung dengan kecakapan memahami makna.
“Ini mengombinasikan kemampuan berhitung dan memahami narasi. Di situlah daya nalar terbentuk,” ujarnya.
Lebih jauh, ia melihat literasi sebagai fondasi penting untuk menghadapi tantangan masa depan. Bukan hanya untuk sukses di bangku sekolah, tetapi untuk membaca realitas kehidupan yang semakin kompleks.
Di sisi lain, perubahan pendekatan ini juga menuntut kesiapan sistem pendidikan secara menyeluruh—dari metode mengajar hingga kualitas sarana pendukung.
Dalam kesempatan itu, Joune menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta BPMP yang dinilai konsisten mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah.
“Dukungan program dari kementerian melalui BPMP sangat kami rasakan. Ini konkret dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Minahasa Utara,” tegasnya.
Tak hanya pada aspek kurikulum, perhatian juga diarahkan pada infrastruktur pendidikan. Sejumlah sekolah di Minahasa Utara, menurut Joune, telah menerima dana revitalisasi sejak 2025 hingga 2026—sebuah langkah yang dinilai penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang layak.
“Banyak sekolah mendapatkan bantuan langsung. Ini menunjukkan kehadiran negara dalam memperbaiki infrastruktur pendidikan,” jelasnya.
Namun, peluang itu tidak datang tanpa syarat. Sekolah yang ingin mendapatkan bantuan dituntut tertib secara administratif, terutama terkait status lahan dan kelengkapan dokumen.
“Kuncinya ada pada kelengkapan administrasi, termasuk status lahan. Itu yang menjadi dasar pengajuan,” tandasnya.
Di tengah upaya ini, satu pesan menjadi jelas: pendidikan tidak lagi cukup jika hanya menghasilkan nilai tinggi. Ia harus mampu melahirkan generasi yang berpikir kritis, memahami dunia, dan mampu mengambil keputusan. Dan perubahan itu, perlahan, mulai dibangun—dari ruang kelas sederhana di Kauditan.(man/*)
