TELEGRAFNEWS—Mengamankan aset negara, PT PLN (Persero) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) beserta Kantor Wilayah BPN Se-Sulawesi sepakat meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS), di Westin Resort, Nusa Dua Bali.
Pada PKS tersebut tertuang tentang Pendaftaran Tanah, Asistensi Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum dan Penanganan Permasalahan Tanah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam rangka optimalisasi pengamanan aset negara.
Penandatanganan PKS turut dihadiri, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, Dirjen ATR/BPN, Gabriel Triwibawa, Direktur Distribusi PT PLN (Persero), Adi Priyanto, seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) BPN di Regional Sulawesi serta seluruh General Manager Unit Induk PLN di Regional Sulawesi.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana menjelaskan, kolaborasi dan kerja sama antara PLN dan BPN ini harus terus dilanjutkan, karena hal ini terkait dengan pengamanan aset negara yang menjadi fokus utama.
“Melakukan sertifikasi atas aset-aset negara ini bukan hanya memenuhi kepentingan dari PLN saja, namun ini menjadi kepentingan kita bersama. Untuk itu harapan kami kerjasama yang sudah terjalin ini akan memberikan hasil yang positif bagi kedua pihak,” jelas Windayana.
“Kolaborasi ini akan memungkinkan kita untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang dengan lebih baik dan mencapai tujuan bersama dalam membangun wilayah yang lebih baik,” lanjut Windayana.
Direktur Distribusi PT PLN (Persero), Adi Priyanto menerangkan bahwa sinergi dan kolaborasi antar instansi dalam penyelamatan aset telah membuahkan hasil nyata dengan peningkatan persentase jumlah aset PLN bersertipikat dari 31 persen pada tahun 2019, dan saat naik menjadi 77 persen atau telah terbit sebanyak 82.412 sertipikat dari total 106 ribu persil aset PLN.
“Target sertifikasi PLN di tahun 2023 sebanyak 6.519 persil sertipikat, terdiri dari 5.836 HGB baru dan 683 HGB perpanjangan. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi, target sebanyak 1.713 persil sertipikat dan telah terbit sertipikatnya sebanyak 720 persil atau 42,03 persen,” terang Priyanto.
“Besar harapan kami, aset di wilayah Sulawesi dan di seluruh Indonesia dapat tersertifikasi 100 persen pada 17 Agustus 2024. Hal ini tentunya membutuhkan kerjasama antara PLN dan BPN untuk mengawal pengamanan aset negara ini,” lanjut Priyanto.(man)
