Minsel  

LSM Kibar Nusantara Merdeka Desak Direktorat Jenderal SDA Periksa Proyek Pengaman Pantai Amurang Diduga Tak Sesuai Bestek

TELEGRAFNEWS – Minahasa Selatan, 22 Oktober 2025 — Lembaga Swadaya Masyarakat Kibar Nusantara Merdeka mengungkapkan keprihatinan serius terhadap pelaksanaan proyek Pembangunan Pengamanan Pantai Amurang yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi Utara pada tahun anggaran 2025. Proyek yang memiliki nilai total mencapai Rp.35.166.607.000,00 ini bertujuan untuk melindungi kawasan pesisir Amurang dari ancaman abrasi dan gelombang laut yang berpotensi merusak.

Namun, hasil pemantauan lapangan dan laporan dari masyarakat menunjukkan indikasi bahwa proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan bestek atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Sekretaris Jenderal LSM Kibar Nusantara Merdeka, Yohanes Missa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah laporan dari warga yang mengkhawatirkan kualitas dan ketepatan pelaksanaan proyek. “Kami menemukan bahwa beberapa bagian dari proyek ini tidak memenuhi standar yang diharapkan, dan ini bisa berpotensi merugikan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Missa menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap proyek-proyek publik demi mencegah penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Ia juga mendesak Direktorat Jenderal SDA untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut. “Kami berharap pemerintah dapat bertindak cepat untuk menindaklanjuti temuan ini dan memastikan bahwa proyek ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

LSM Kibar Nusantara Merdeka berkomitmen untuk terus memantau perkembangan proyek ini dan akan melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan. Masyarakat pun diharapkan untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan serta melaporkan temuan yang berkaitan dengan proyek-proyek pemerintah demi kebaikan bersama.

Dengan tuntutan ini, diharapkan langkah-langkah tegas diambil untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir Amurang dapat dilakukan dengan transparan dan akuntabel, serta benar-benar memberikan perlindungan yang diharapkan bagi masyarakat. (Win_Sky)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *