Tatong Bara Hadiri RDP Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Yang Dihadiri Ketua KPK RI

Tatong Bara dan beberapa kepala daerah se Sulut, saat hadiri RDP
banner 120x600

TELEGRAFNEWS – Wali Kota Kotamobagu Ir. Tatong Bara, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah Se-Sulawesi Utara, di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (27/7/2023).

Menghadirkan Ketua KPK Republik Indonesia, Bapak Komjen Pol (Purn) Drs. Firli Bahuri, M.Si., kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga dan implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O. E. Kandouw dalam sambutannya menyampaikan upaya-upaya, ikhtiar dan semangat untuk mengurangi bahkan menghilangkan tindakan-tindakan korupsi di Sulawesi Utara sudah sangat universal dan bukan parsial lagi.

“Dibawah bimbingan dan pengawasan serta arahan dari KPK RI selama ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bahkan Pemerintah Kabupaten Kota sudah sangat tinggi ikhtiar dan semangatnya untuk pemberantasan korupsi,” ucap Steven.

Terpisah, Inspektur Daerah Kota Kotamobagu, Yusrin Mantali, S.Kom., kepada awak media berharap, Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dapat saling mendukung program pemberantasan korupsi secara teritegrasi melalui kegiatan kegiatan yang bertemaka Pengelolahan Barang Milik Daerah.

“Selain itu diharapkan Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan pengelolaan Aset Daerah melalui pemanfaatan seperti sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, kerjasama penyediaan infrastruktur dan kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur,” ujar Yusrin.

Yusrin juga menambahkan, dalam kegiatan rapat dengar pendapat ini, KPK juga mengharapkan agar penganggaran melalui APBD dapat dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan indikator pembangunan nasional.

“Seperti penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, menurunkan angka kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian bayi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pendapatan perkapita serta angka gini ratio,” tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut,  Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama jajaran Forkopimda, para Kepala Daerah se-Sulawesi Utara, para Sekretaris Daerah, Inspektur dan Kepala BPKD se-Sulawesi Utara. *

Dee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *