TELEGRAFNEWS – Penjabat Walikota Kota Kotamobagu, Abdullah Mokoginta., sikapi keluhan petani terkait tidak transparan pengurus kelompok dalam mengelolah bantuan alat – alat pertanian yang disalurkan Pemerintah Kota Kotamobagu.
Keluhan ini disampaikan para petani saat rapat koordinasi Ketahanan pangan bersama Pemkot dan Polres Kotamobagu di Aula Kantor Walikota Kotamobagu beberapa waktu lalu.
Menyikapi keluhan ini, Abdullah Mokoginta mengimbau kepada pengurus kelompok tani agar transparan terhadap bantuan pemerintah kepada anggota.
“Keluhan para petani adalah kurangnya keterbukaan dari pengurus kelompok tani terkait bantuan yang diberikan, yang seharusnya bantuan ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota kelompok. Kami mengimbau kepada pengurus kelompok agar transparan karena akan kami kroscek langsung” ucap Abdullah.
Abdullah menekankan manajemen pemakaian alat yang terstuktur, termasuk adanya kesepakatan biaya sewa untuk pemeliharaan
Tak hanya itu, Abdullah juga mengingatkan agar membuat manajemen pemakaian alat yang terstuktur, termasuk adanya kesepakatan biaya sewa untuk pemeliharaan, serta tidak ada bantuan yang disalahgunakan atau dijual secara ilegal.
“Saya meminta Dinas Pertanian untuk melakukan pengecekan terhadap bantuan yang sudah diberikan dalam tiga tahun terakhir, jika ada barang yang hilang atau rusak, segera ditelusuri,” tegas Abdullah.
Disisi lain, Kapolres Kotamobagu, AKBP Irwanto, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini dengan membentuk posko pengaduan di setiap desa dan kelurahan.
“Posko pengaduan ini bertujuan memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai prosedur, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi penerima,” pungkas Irwanto. *
Dee
