TELEGRAFNEWS – Dalam rangka menyelaraskan program kegiatan pemerintah daerah dengan program strategis nasional, Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tito Karnavian dan Kepala Bappenas mengundang seluruh kepala daerah Bupati dan Gubernur se- Indonesia untuk hadir dalam rapat koordinasi guna membahas Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
Tampak Wali Kota Kotamobagu, Dr. Drs. Asripan Nani MS.i., juga turut hadir dalam rakor yang digelar di ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Senin (30/10/2023).
Dalam kesempatan ini, menurut Asripan Nani., Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan kepada semua kepala daerah yang sempat hadir.
“Sinkronisasi perencanaan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota penting dilakukan untuk menyelaraskan program kegiatan pemerintah daerah dengan program strategis nasional,” ujar Asripan Nani.
Untuk permasalahan pendidikan dan kesehatan di Indonesia lanjut Asripan Nani., wajib menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah.
“Saya mencatat tadi dan menjadi keprihatinan saya bahwa rata-rata pendidikan di Indonesia 9,1 tahun. Pertanda bahwa kualitas pendidikan sumber daya manuisa di seluruh Indonesia ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Begitu juga sektor kesehatan juga harus menjadi perhatian yang harus dilaksanakan seluruh pemerintah daerah di indonesia, termasuk Pemerintah Kota Kotamobagu karena dengan kesehatan ini bisa menjadikan manusia memiliki kualitas untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik. Oleh karenanya selaku Pemerintah Kota Kotamobagu saya mencatatkan hal ini untuk kemudian dapat dikoordinasikan dan mampu diimplementasikan di daerah,” ucap Asripan Nani.
Dalam rakor tersebut, Tito Karnavian juga dengan tegas menyampaikan kepada seluruh kepala daerah agar harus melakukan penguatan dalam roda pemerintahan di daerah dengan mengoptimalkan program strategis nasional yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang kemudian diselaraskan dengan program daerah,” tegas Mendagri.
Tito pun menekankan bahwa, RPJPN akan menjadi penentu masa depan negara Indonesia.
“RPJPN ini akan menentukan masa depan indonesia dua puluh tahun ke depan. Pj Gubernur, Bupati dan Wali Kota perintahkan, buat tim dari Bappeda atau dari eksternal, bahas mau dibawa ke mana daerah ini, siapkan anggarannya. Dan untuk mendukung visi besar ini, kepala daerah harus memikiki konsep, power dan folkowers dalam menyusun rencana kerja yang akan dimukai 2025 mendatang. Dengan begitu pembangunan daerah akan berjalan dan berkelanjutan,” tandasnya.
*/Dee
