TELEGRAFNEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) menghadiri rapat koordinasi yang digagas PT. Bulawan Daya Lestari (BDL), terkait penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah konsesi perusahaan.
Rapat koordinasi yang di gelar di Hotel Sutan Raja, Selasa (01/8/2023) tersebut, Pemkab Bolmong diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tahlis Gallang.
Diminta memberikan tanggapan dan masukan oleh pihak PT.BDL melalui Top excutive atau Manajer perusahaan, Pemkab Bolmong melalui Sekda Tahlis Gallang menyampaikan beberapa hal dalam menangani dan menertibkan aktivitas PETI diwilayah konsesi perusahaan.
“Sebagai pemerintah, mewakili Bupati Bolmong, Ir. Limi Mokodompit., menyaranka agar PT BDL segera lakukan pendekatan dengan masyarakat lingkar tambang melalui kepala desa atau sangadi yang ada di wilayah lingkar tambang. Pihak perusahaan diharapkan agar dapat menyerap aspirasi masyarakat teruatama tanggungjawab sosial atau corporate social responsibility (CSR),” ucap Tahlis.
Selain menyarankan untuk merangkul masyarakat lingkar tambang, Tahlis juga memberikan pandangan positif atas kehadiran PT. BDL.
“Selain mendatangkan keuntungan bagi masyarakat lingkar tambang, kehadiran PT. BDL yang sudah memiliki dokumen sah dan resmi untuk beroperasi , tentu akan berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Namun demikian kami pemerintah lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat. Maka kami berarap kehadiran PT. BDL dapat saling berkoordinasi dan bersinergi serta diharapkan dapat menaikan derajat daerah kabupaten Bolaang Mongondow,” ujar Tahlis.
Dalam kesempatan ini juga Tahlis mengungkapkan beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh PT BDL.
“Pertama, Bolmong adalah lumbung padi tertinggi di Sulawesi Utara, jadi kami berupaya mempertahankan produksinya karena merupakan jantung produksi beras di Sulut, olehnya agar kiranya memperhatikan lingkungan. Kedua, wajib memperhatikan ketenagakerjaan. Yaitu dengan mempekerjakan SDM terutama mereka yang ada di lingkar tambang, karena fungsi pengawasan ada pada masyarakat maupun sangadi dan camat juga akan terlibat. Artinya aktivitas PT BDL diawasi oleh semua pihak. Maka diharapkan kebijakan nanti lebih mengutamakan masyarakat lingkar tambang dan putra daerah. Dan yang ketiga adalah penanganan PETI, diharapkan dilakukan secara preventif dan humanis serta melibatkan kearifan lokal yaitu motto daerah kita Bolaang Mongondow,” ungkap Tahlis.
Terakhir Tahlis berpesan kepada pihak perusahaan agar memperhatikan lingkungan dan dampaknya serta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan para stakeholder.
“Kita ketahui bersama Pj. Bupati Bolmong, saat ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Provinsi Sulawesi Utara, maka kami berpesan agar memperhatikan lingkungan dan dampaknya. Begitu juga kepada masyarakat agar memperhatikan jenis hutan produksi dan peruntukannya, serta kami berharap akan ada solusi serta teruslah berkoordnasi dan bersinergi dengan Forkopimda Forkopimcam, para sangadi dan penegak hukum,” tandasnya.
Rapat koordinasi tersebut, Asisten I Deker Rompas, Kapolres Kota Kotamobagu Dasveri Abdi, Kapolres Bolmong Arianto Salkery, Dandim 1303 Topan Angker, dan Forkopimcam Dumoga serta para Sangadi dari Desa Mopait, Desa Toruakat, dan Desa Kanaan.
Red_
