Whats-App-Image-2023-06-21-at-15-03-33

Berhasil Kendalikan Laju Inflasi, Pemkab Bolmong Terima Insentif Fiskal Dari Pemerintah Pusat

Pj. Bupati Bolmong saat memerima Insentif fiskal peride ketiga tahun 2023 di Kemendagri.
banner 120x600
PLN-Mobile-Pengaduan

TELEGRAFNEWS –¬† Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, menjadi salah satu dari 34 Daerah di seluruh Indonesia, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk penerimaan Alokasi Insentif Fiskal periode ketiga dari Pemerintah Pusat.

Penerimaan tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, dan diterima langsung oleh Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Ir. Limi Mokodompit., serta diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin, (6/11/2023).

Atas penerimaan ini, Asisten II Bidang Perekonomian Bolmong, Zainudin Paputungan., meyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kemendagri dan Menteri Keuangan RI.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kemendagri dan Menteri Keuangan atas pemberian instentif fiskal tahun 2023 kepada Pemkab Bolmong. Semoga dengan adanya pemberian ini dapat menekan laju inflasi serta mendorong perekonomi di Bolmong,” ucap Zainudin Paptungan.

Pihaknya juga menyampaikan jika saat ini pihaknya dan beberapa dinas terkait sedang melakukan pertemuan guna membahas dan menindaklanjut penerimaan instensif inflasi periode ketiga tahun 2023.

“Dengan adanya penerimaan insentif fiskal ini, Pemkab Bolmong dalam hal ini saya dan dinas terkait bersama Sekda segera melakukan pertemuan guna membahas upaya dan mengatasi laju inflasi melalui kebijakan fiskal,” ujar Zainudin Paputungan kepada telegrafnews saat dihubungi melalui telepon genggamnya, (6/11/2023).

Kaitan penerimaan insentif fiskal periode ketiga tahun 2023 ini, adalah merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Pusat kepada Daerah yang berhasil mengendalikan Inflasi pada tahun anggaran 2023 periode III.

Dan untuk dasar penerimaan ini, berdasarkan pasal 101 ayat (3), UU HKPD terkait pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan sanksi dapat diberikan dengan sejumlah pertimbangan, salah satunya untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro.

Dee

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *