Yunita Mokodompit: Pendistribusian Logistik Pemilu Wajib di Publikasikan!

Ketua Bawaslu Kota Kotamobagu Yunita Mokodompit. S.sos, saat membuka Rakor Pengawasan Logistik Pemilu 2024
banner 120x600

TELEGRAFNEWS – Bawaslu Kota Kotamobagu, menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Logistik Pemilu Tahun 2024. yang di gelar di Hotel Sutan Raja Kota Kotamobagu. Kamis (8/2/2024).

Kegiatan tersebut,  dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Kotamobagu. Yunita Mokodompit. S.sos., dimana dalam sambutannya pihaknya menyampaikan pentingnya fungsi pengawasan terhadap penyaluran logistik hingga ke TPS.

“Sebelumnya, kami telah melakukan visitasi pengecekan langsung ke perusahaan percetakan kertas suara guna memastikan kwalitas, mulai dari jenis kertas, ukuran dan spesifikasi, jumlah yang di cetak, hingga pada pendistribusian logiatik yang harus tepat waktu tiba di TPS,” ucap Ita sapaan akrabnya.

Suasana Rakor yang gelar Bawaslu Kota Kotamobagu di Hotel Sutan Raja Kotamobagu. Kamis, (8/2/2024).

Selain itu lanjut Ita, untuk penyaluran hingga ke TPS kami sudah berkoordinasi dengan pihak KPU, bersama pihak terkait yang juga turut melakukan melakukan fungsi pengawasan terhadap pendistribusian surat suara.

“Tugas Bawaslu sangat urgent terkait pendistribusian losgistik pemilu. Dimana dalam penyaluran, kami harus selalu berkoordinsi dengan pihak KPU, TNI, Polri dan partisipan guna memastikan losgistik pemilu tiba di TPS dengan aman,” ujar Ita.

Melalui kesempatan ini pula Yunita Mokodompit berharap, agar semua proses tahapan pengawasan ini berjalan maksimal dan sesuai regulasi.

“Diharapkan penyaluran logistik berjalan lancar sesuai tahapan dan regulasi. Dan ini perlu di publikasi agar sampai kepada masyarakat. Dan demi suksesnya penyelenggaraan pemilu serentak 2024 pekan depan, diharapkan adanya koordinasi dengan semua pihak baik stakeholder maupun senua pihak yang terlibat dalam penyelenggara pemilu, agar pemilu kali ini berjalan lancar dan sukses,”

Dikesempatan yang sama, narasumber yang dihadirkan pihak Bawaslu, Robianto Suid.,  menambahkan terkait proses pencoblosan surat suara di TPS

“Dalam tahap pencoblosan nanti, surat suara oleh calon pemilih harus dipastikan dalam keadaan layak. Apabila ditemukan surat suara dalam kondisi rusak, maka wajib mendapatkan pengganti, dan ini di sudah diatur di pasal 156 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dimana pemilih yang keliru dan pemilih yang mendapatkan surat suara rusak dijamin mendapatkan surat suara pengganti dari KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara),” tandas Robianto Suid.

Diketahui rakor yang dihadiri unsur media, unsur masyarakat dan OKP ini, menghadirkan Robianto Suid., mantan Komisioner KPU Bolmong dan Kotamobagu, dan DR. Nur Latief sebagai narasumber.

Dee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *