TELEGRAFNEWS—Rapat koordinasi bersama terkait pemberantasan korupsi dan peluncuran indikatir Monitoring Center Prevention (MCP) 2023, melibatkan pemerintah daerah dan pimpinan kementerian/lembaga, diikuti langsung Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw, Selasa (21/3/2023) pagi.
Steven Kandoue menjelaskan, pemerintah Sulut sampai saat ini terus berupaya mewujudkan tata kelola administrasi pemerintah yang bersih dan transparan. Dengan memaksimalkan upaya pencegahan korupsi hingga di 15 kabupaten/kota, sekaligus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan.
“Upaya dan semangat Pak Gubernur Olly Dondokambey dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel terus dilakukan. Kita tentu telah mewujudkan ini dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun lalu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berhasil menjadi peringkat pertama Koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi (Korsupgah) MCP KPK,” ungkapnya.
Rakor lanjut Steven Kandoue, secara umum membahas dan menindaklanjuti capaian aksi pencegahan korupsi dilingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Ini merupakan bentuk perwujudan kolaborasi antara lembaga/kementerian serta Pemerintah Daerah untuk saling mendukung dalam upaya pencegahan tindak korupsi, dengan harapan kedepan akan semakin kuat,” ungkapnya.
Wagub Kandouw juga memastikan bahwa, KPK RI telah melakukan mitigasi atas resiko korupsi melalui instrumen MCP. Terdapat tujuh area rawan kecurangan mitigasi korupsi, dan terdapat satu penguatan institusi yaitu agar Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar mampu mencegah terjadinya korupsi.
“Yaitu area perencanaan dan penganggaran APBD, area pengadaan barang dan jasa, area perizinan, area pengawasan APIP, area manajemen Aparatur Sipil Negara, area optimalisasi pajak daerah, area manajemen aset daerah, dan area tata kelola keuangan desa,” sebutnya.(man/*)
