TELEGRAFNEWS—Pernyataan staf ahli Bupati Minut Denni Wowiling ke media yang mempertanyakan integritas personil Fraksi Golkar dan Nasdem, karena belum menandatangani Pakta Integritas, terkait pemberantasan korupsi dalam pembahasan APBD-P 2023, dinilai sangat tendensius bahkan terkesan memecah belah eksekutif dan legislatif.
Pernyataan Wowilling ini sangat disayangkan Ketua DPD Badan Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (BAKKIN) Sulawesi Utara (Sulut), Calvin Limpek.
Menurut Limpek, harusnya Denni Wowiling sebagai staf khusus bupati, tidak menyebarkan narasi berbaur provokatif dan mengarah ke hal-hal negatif, semisalnya menyinggung soal integritas anggota DPRD terutama personil fraksi yang belum menandatangani.
“Sebagai staf khusus bupati, harusnya mengademkan suasana dalam menyampaikan pernyataan ke media. Sebab bisa saja rakyat menilai penyampaian staf khusus itu mewakili apa yang dikatakan bupati, padahal bisa saja bupati tak menginginkan seperti itu, bupati mungkin menginginkan sinergitas antar lembaga dalan transparansi,” katanya, Minggu (6/8) 2023.
Olehnya, Limpek menilai, soal adanya fraksi di DPRD Minut yang belum menekan Pakta Integritas, bukan berarti mereka tak berintegritas, pernyataan seperti ini sangat prematur.
“Menuding tak berintegritas seseorang itu harusnya ada indikatornya, ini bisa saja menjadi pemicu benturan antaran ekskutif dan legislatif dalam pembahasan APBD-P, dan jika ini terjadi rakyat pasti dirugikan. Mari, kita sama-sama mengawal proses pembahasan APBD-P secara transparan dan sekiranya semua fraksi di DPRD Minut bisa memberikan yang terbaik untuk rakyat,” tambahnya.
Limpek juga menjelaskan, jika menyangkut pembahasan terkait pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotimse, pihaknya akan serius melakukan pengawasan.
“Baik yang sudah menandatangani Pakta Integritas maupun yang belum menandatangani, akan kami awasi secara ketat soal komitmen anggota DPRD dan ekskutif, dalam membahas APBD-P yang benar-benar pro rakyat dan jauh dari praktek korupsi,” tutupnya.(man/*)
