TELEGRAFNEWS–Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Arly Dondokamvey, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja pemerintah desa yang dinilai kurang maksimal dalam mendukung program swasembada beras di tahun 2025.
Menurut Dondokambey, selain program nasional, swasembada beras juga merupakan program prioritas Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung (JGKWL). Sayangnya, program ini kurang diseriusi oleh jajaran pemerintahan deaa yang tersebar di 10 kecamatan.
“Kita (KTNA) menerima banyak laporan, bahwa gerakan swasembada beras tahun 2025 kurang diperhatikan para kepala desa untuk dijalankan,” tandas Dondokambey dalam rilis ke media ini, Jumat (11/4) 2025.
Ia menegaskan, bahwa lewat program sewasembada beras, sekira 20 persen yang wajib dilakukan di desa, itu sama sekali ditemukan tidak ada Program budidaya tanaman padi (padi sawah dan ladang) yang dioptimalkan oleh pemerintah desa.
“Kami sangat sayangkan hal ini, karena program yang sangat baik seperti swasembada beras tak didukung pemerintah desa, padahal ada desa yang potensi dan sumberdaya yang mendukung namun tak dioptimalkan dengan baik,” kritiknya.
Idealnya, lanjut Dondokambey, jika keberhasilan swasembada beras yang digaungkan Bupati Joune Ganda sangat bergantung pada sinergi antara petani dan pemerintah desa.
“Desa memiliki peran strategis. Namun saat ini, masih banyak desa yang belum menjadikan pertanian sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan,,” katanya, sembari meminta instansi tekhnis dalam hal ini Dinas Pertanian dan Dinas Pemerintahan Desa untuk lebih menseriusi persoalan ini. (man/*)
