Novi Paulus Akui Diperiksa di Kejati Sulut Soal Alur Pembebasan Lahan RS Walanda Maramis,, Minta Semua Banggar Dipanggil

banner 120x600

TELEGRAFNEWS–Skandal dugaan korupsi lahan parkir Rumah Sakit (RS) Walanda Maramis, berbandrol sekitar 20 miiar pada APBD 2020, kian menarik pasca pemeriksaan kembali Ketua DPRD Minut Denny Lolong dan kolega di Kejati Sulut pada Selasa (28/11) 2023 pagi hingga siang.

Perlahan tabir di balik skandal yang menghebohkan publik Minut dan Sulut ini, mulai terungkap setelah dilakukan pemeriksaan kembali kasus ini di Kejati Sulut.

Novi Paulus misalnya, secara gamblang dirinya tak membantah adanya pemeriksaan lanjutan yang katanya dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI di Kejati Sulut, soal skandal dugaan korupsi pembebasan lahan parkir RS Walanda Maramis.

Menurut Novi Paulus, sejak masalah ini diusulkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 2019 silam, dirinya yang merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) menolak dengan tegas rencana pembebebasan lahan parkir, namun tiba-tiba hal tersebut sudah disahkan dan dananya dibayarkan Pemkab Minut.

“Ia benar kami diperiksa di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulut, undangannya dari BPK RI untuk mengklarifikasi soal dugaan pembebasan lahan parkir rumah sakit yang berpolemik,” kata anggota DPRD Minut 2 perioede ini, saat dikonfirmasi Telegrafnews, Rabu (29/11) 2023, sore.

Masih menurut Novi Paulus, terkait pemeriksaan dirinya hanya sekitar 30 menit menjalani pemeriksaan dan langsung keluar. Kata dia, sejak dipanggil dalam pemeriksaan awal dirinya sudah memberikan keterangan yang sesuai dan sebenar-benarnya ke penyidik, pun dalam pemerikasaan lanjutan ini, keterangannya tetap sama.

“Saya sebagai anggota banggar yang paling pertama menolak pembelian lahan di depan rumah sakit, apa lagi lahan itu ternyata di belakang Rumah Sakit dan posisinya sangat jauh,” tandasnya lagi.

Novi juga menyebutkan, dirinya heran tiba-tiba terjadi transaksi mengenai pembayaran lahan tersebut, padahal dalam mekanisme di Bangar tak disetujui namun ternyata TAPD dan Pimpinan DPRD sudah setujui.

“Sekali lagi saya sebagai Banggar tidak tahu. Dan itu terjadi di iluar jangkauan dari banggar. Jika ini terjadi, tentu yang paling mengetahui ada Pimpinan dalam hal ini Ketua dan Wakil Ketua DPRD bersama Tim TAPD Pemkab Minur,” tandasnya lagi.

Disinggung apakah dirinya terlibat dalam kasus ini, Novi Paulus dengan lantang menyatakan dirinya paling menolak pembahasan dana pembebasan lahan, jadi bagaimana mungkin bisa terlibat.

“Kalau saya pribadi memberikan keterangan yang sesungguhnya, tidak menyetujui adanya pembayaran lahan yang ada di depan Rumah Sakit Walanda Maramis apa lagi lahan yang dibelakang yang tidak diketahui tempatnya. Jika ada pembayaran, itu hanya pimpinan DPRD yang paling mengetahui,” tutupnya.

Karenanya, Novi Paulus meminta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh anggota Banggar DPRD Minut terkait pembahasan pembebasan lahan parkir RS Walanda Maramis.

“Kiranya Kejaksaan bisa melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Banggar yang tahu soal ini, sehingga kasus ini bisa terang benderang dan ada kepastian hukumnya,” harapnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Minut Denny Lolong tak membantah adanya pemeriksaan di kantor Kejati Sulut pada Selasa (28/11) 2023 pagi hingga siang.

“Ia kami diperiksa BPK RI untuk dimintai keterangan di kantor Kejati Sulut soal kasus tersebut,” tandasnya.

Beberapa waktu lalu pihak Kejati Sulut telah menaikan status kasus dugaan korupsi lahan parkir RS Walanda Maramis dari status penyelidikan ke penyidikan.(man)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *