TELEGRAFNEWS—Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi standar penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, berhasil diterima Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dibawah kendali Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati (Wabup) Kevin Lotulung.
Penyerahan opini WTP menyangkut pengelolaan keuangan daerah, diterima langsung Bupati Joune Ganda di kantor BPK RI perwakilan Sulut, Selasa (28/5) 2024, siang.
Opini WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023, merupakan yang ketiga kalinya semenjak pasangan Joune Ganda-Kevin Lotulung menahkodai Minahasa Utara sejak 2021 lalu.
Bupati Joune Ganda, Didampingi Ketua DPRD Minut Denny Lolong, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta Kadis Kominfo Robby Parengkuan, menerima penghargaan tersebut dari Ketua BPK RI perwakilan Sulut, Arief Faadilah.
Ketua BPK RI perwakilan Sulut Arief Faadilah, berharap berbagai rekomendasi dari pihak BPK dapat segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan pengelolaan daerah ke arah yang lebih baik.
“Oponi WTP ini terkait tata kelola keuangan yang dilakukan pemerintah daerah, diharapkan bisa berjalan baik dan lebih transparan,” katanya.
Bupati Joune Ganda, yang didapuk mewakili para bupati/wali kota yang hadir, memberikan pujian kepada jajaran auditor BPK Sulut usai menerima predikat opini WTP tata kelola keuangan Minut sepanjang 2023.
“Kami lihat para pemeriksanya masih muda-muda. On fire,” ujarnya.
Joune Ganda menambahkan, bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam menjaga keberhasilan pembangunan. Temuan dan rekomendasi dari BPK adalah peluang untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek, yang pada akhirnya akan membawa kemajuan bagi masyarakat.
“Terima kasih atas opini BPK. Ini sangat berharga bagi kami. Kami memulai dengan opini tidak wajar, dan dalam tiga tahun kami memimpin, kami berhasil meraih WTP. Semua ini tidak lepas dari pendampingan BPK,” tutupnya.(man/*)
Kita akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya sudah memerintahkan inspektorat untuk memaksimalkan langkah-langkah yang bisa dilakukan.(man/*)
