TELEGRAFNEWS—Mempertahanan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait tata kelola keuangan dan asset daerah, benar-benar jadi target utama pemerintah Minahasa Utara (Minut).
Karenanya, Bupati Joune Ganda menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 tepat waktu ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut).
Laporan tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo di kantornta, Kamis (27/3) 2025.
Bupati Joune Ganda mengaku optimis untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di awal periode kedua kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Kevin William Lotulung.
“Melihat isi dokumen LKPD yang saya serahkan tadi, saya optimis akan meraih predikat WTP,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Minut telah menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dari BPK Sulut dengan tingkat penyelesaian yang sudah mencapai 76,6 persen. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, serta bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran.
“Saya meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Minut untuk mendukung penuh dan bersikap kooperatif terhadap tim BPK dalam mengkaji isi LKPD 2024, serta memberikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
BPK RI Sulut selanjutnya akan melakukan audit terhadap LKPD tersebut guna memastikan kepatuhannya terhadap standar akuntansi pemerintahan dan regulasi yang berlaku. Hasil audit nantinya akan menjadi dasar dalam pemberian opini terhadap LKPD Kabupaten Minut tahun 2024. (man/*)
