TELEGRAFNEWS—Gonjang-ganjing mengenai penggiringan opini negatif oleh oknum-oknum tertentu, terkait Fraksi Golkar di DPRD Minahasa Utara (Minut) yang tak mendukung upaya pemberantasan korupsi, karena belum menandatangani pakta integritas pemberantasan korupsi dalam sidang paripurna pembahasan APBD-P 2023, Sabtu (5/8/) 2023, ditanggapi santai Ketua Partai Golkar Minut, Edwin Nelwan.
Nelwan yang juga Ketua Fraksi Golkar di DPRD Minut, menjelaskan, Partai Golkar lewat anggotanya di gedung DPRD Minut, sejak dilantik dan disumpah jabatan di bawah kitab suci masing-masing agama, sudah berkomitmen mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi, yang merugikan hak-hak rakyat.
“Sejak dilantik dan disumpah sebagai wakil rakyat, anggota Fraksi Golkar di DPRD Minut sangat mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi. Dan itu bisa dilihat rekam jejak Fraksi Golkar selama ini. Golkar sangat getol mengawal agenda kerakyatan di Minut, terutama soal penggunaan anggaran dan realisasi pelaksanaan kegiatan dalam APBD. Silahkan rakyat menilai, mana yang benar-benar konsen soal ini. Kami akan buktikan,” beber Nelwan yang dikenal dekat dengan media ini.
Menurut Nelwan, langkah interupsi mempertanyakan proses penandatanganan pakta intgeritas dalam sidang paripurna yang dibacakan Sekretaris Dewan (Sekwan) Josy Kawengian, bukan tanpa alasan. Interupsi diitempuh, sebab Fraksi Golkar melihat Sekwan membacakan tanpa sosialisasi, disitulah letak perbedaan persepsi menyangkut penandatanganan pakta integritas.
‘Adanya peberdaan persepsi soal Pakta Integritas ini biisa multtafsir, sebab kami tak punya ruang dan kesempatan untuk mempelajari, sehingga kami memilih untuk belum menandatangani. Jika ini disosialisasikan sejak awal ke anggota DPRD lewat rapat bersama, tentunya kami sangat mendukung dan akan mengusulkan menambah poin dalam Pakta Intergitas, diantaranya melibatkan pegiat anti korupsi bahkan Komisi Infromasi Pulbik (KIP) sehingga pembahasan APBD-P maupun APBD Induk 2024 nanti, lebih transparan,” tambah politisi vokal ini.
Soal pemberantasan korupsi dan pemanfaatan uang rakyat Minut lewat APBD-P 2023, Edwin menyebutkan bahwa Fraksi Golkar sudah berkomitmen untuk tetap mengedepankan transparansi dan keterbukaan menyangkut pemberantasan korupsi dalam setiap tahapan pembahasan APBD-P 2-2023 bersama eksekutif, bukan nanti tunduk pada pakta Intgritas namun yang terjadi tidak sesuai yang ditandatangani.
‘Sekali lagi, Fraksi Golkar sangat mendukung pakta Integritas mengenai upaya pemberantasan korupsi. Bahkan, Fraksi Golkar siap membeberkan ke publik setiap item-item anggaran yang dibahas dan disepakati dalam APBD-P 2023 maupun APBD induk 2024, biar bisa dilihat siapa yang benar-benar murni mengawal pemberantasan korupsi dan siapa yang bersembunyi dibalik Pakta Integritas,” bebernya.(man/*)