TELEGRAFNEWS–Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), melaksanakan tahapan perencanaan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang digelar pada Jumat (23/1l 2026 di aula kantor Bappeda.
Forum ini dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Novly Wowiling mewakli Bupati Joune Ganda, diharapkan menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menguji arah kebijakan pembangunan sejak tahap paling awal.
Sekda Novly Wowiling, menegaskan, bahwa penyusunan RKPD tidak boleh semata bersifat administratif, melainkan harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat dan tantangan pembangunan daerah ke depan.
“Tujuannya jelas, untuk mensinergikan pembangunan daerah yang bermuara pada kesejahteraan rakyat,” kata Wowiling.
Dalam forum ini, berbagai pemangku kepentingan dilibatkan, mulai dari perangkat daerah, unsur akademisi, tokoh masyarakat, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Diskusi berlangsung terbuka dan kritis, dengan fokus pada isu-isu prioritas seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan sosial.
Kepala Bappeda Minut Hanny Tambani, menekankan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip perencanaan partisipatif dan transparan. Setiap masukan yang disampaikan, kata dia, akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan Ranwal RKPD 2027 sebelum masuk ke tahapan brikutnya.
“Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mendengar. Forum ini memastikan bahwa arah pembangunan Minahasa Utara tidak berjalan di ruang tertutup, tetapi dibangun bersama masyarakat. Sekaligus, keberadaan forum ini juga sebagai tahapan perencanaan untuk pencapaian visi misi Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung,” ujarnya.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berharap dokumen RKPD 2027 nantinya benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, selaras dengan visi pembangunan daerah, serta mampu menjawab tantangan pembangunan secara berkelanjutan dan berkeadilan.(man/*)
