TELEGRAFNEWS—Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, mengapresiasi dan memujui penerapan e-Katalog dalam sistem keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut).
Hal itu diakui Direktur Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan Korupsi Wilayah IV KPK, Wahyudi, dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Sulawesi Utara, yang dilaksanakan Kamis, (27/7/2023) di Gedung Mapalus Kantor Gubernur Sulut,
Dirinya secara langsung memuji penerapan e-Katalog oleh Pemkab Minut yang saat ini tengah dilaksanakan dalam penataan pemerintahan.
“Untuk Sulawesi Utara, coba lihat e-Katalog Pemda Minahasa Utara yang pencapaian sudah juara nasional,” ujar Wahyudi, diikut tepuk tangan para kepala daerah, DPRD dan Forkopimda yang hadir dalam rapat tersebut.
E-Katalog sendiri merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP). Aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari pelbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.
“Soalnya e-Katalog untuk salah satu tujuannya untuk memfasilitasi UMKM agar mampu bersaing. Persaingannya lebih sehat di e-katalog, karena lebih terbuka. Dengan banyak tawaran, pemerintah tinggal melihat mana yang kualitasnya baik, mana yang harganya lebih murah dan ujung-ujungnya dapat digunakan untuk pembangunan,” ujar Wahyudi.
Wahyudi menekankan, pentingnya penggunaan e-katalog, untuk semakin meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa yang lebih baik.
Ia juga menyentil kepala daerah yang enggan memaksimalkan penggunaan e-katalog.
“Harus ada inisiatif kepala daerah. Setelah Minahasa Utara diharapkan kabupaten dan kota lainnya juga ikut melakukan hal yang sama. Apalagi pemda yang lain yang secara infrastruktur harusnya sudah memadai,” pesan Wahyudi.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, masuk urutan 3 nasional dari 4 daerah yang menerapkan sistem e-katalog dan merupakan satu-satunya di Provinsi Sulawesi Utara.
“Ini kami raih dalam satu tahun penerapan e-katalog,” ujar Bupati Minut Joune Ganda didampingi Sekda Novly Wowiling.
Diskusi bersama KPK, dimoderatori Kepala Inspektorat Sulut Mecky Onibala. (advetorial/man/kominfominut)
