Connect with us

Parlementaria

DPRD Sulut Bentuk Forum Pimpinan se-Provinsi, Ini 11 Rekomendasinya

Published

on

TELEGRAFNEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) gelar Forum Pimpinan DPRD se Provinsi Sulut pada Selasa (12/10) 2021 di Luwansa Hotel.

Forum ini pertama kalinya digelar oleh DPRD Sulut.

“Ini untuk pertama kalinya semua pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Sulut bertemu dalam suatu forum. Untuk itu lewat forum ini, para pimpinan dewan diharapkan dapat melakukan komunikasi dan interaksi dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi pimpinan serta mensinergikan program kegiatan DPRD provinsi dan kabupaten/kota,” kata Sekretaris DPRD Sulut, Glady Kawatu dalam laporan kegiatan.

Hadir dalam kegiatan yakni seluruh pimpinan DPRD se-Provinsi Sulut baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Adapun Rekomendasi Forum Pimpinan DPRD Se-Sulawesi Utara (Sulut) sebagai berikut

1. Membentuk Forum Komunikasi Pimpinan (FKP) DPRD Provinsi Sulawesi Utara; 2. Pelaksanaan Reses DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dilaksanakan secara bersamaan;

3. Di akhir pelaksanaan Reses, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bupati/Walikota di Dapil masing-masing;

4. Pelaksanaan Forum Kumunikasi Pimpinan (FKP) DPRD Provinsi Sulawesi Utara, akan dilaksanakan secara berkala setiap enam bulan sekali;

5. Meninjau kembali Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

6. Standar Harga Satuan Regional terkait belanja perjalanan dinas agar disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD);

7. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif dimohon untuk hak-hak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD agar dapat diperhatikan, terutama untuk penghapusan kendaraan dinas pimpinan langsung diberikan kepada pimpinan tanpa melalui proses lelang sebagai bentuk penghargaan;

8. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dan dijadikan Tunjangan Rumah Tangga Pimpinan DPRD;

9. Pembiayaan Pelaksanaan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dilakukan secara lumpsum;

10. Pimpinan dan Anggota DPRD agar dikategorikan juga sebagai Pejabat Negara;

11. Kelembagaan Sekretariat DPRD agar Tipeloginya diseragamkan menjadi Tipe A, karena semua memiliki beban kerja dan tugas fungsi yang sama dan tidak dilakukan penyederhanaan.

(indah)

Advertisement Whats-App-Image-2021-06-18-at-13-12-18
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trending