Connect with us

Advertorial

DPRD Sulut Gelar Paripurna Pengambilan Keputusan Ranperda RPJMD Sulut Tahun 2021-2026

Published

on

TELEGRAFNEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut Tahun 2021-2026.

Rapat yang digelar pada Selasa (10/8) 2021 ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, yang didampingi Wakil Ketua Viktor Mailangkay dan Billy Lombok.

Dikarenakan Pandemi Covid-19, rapat Paripurna ini dihadiri Anggota DPRD Sulut secara fisik maupun virtual.

Ketua DPRD Sulut, Andi Silangen memberikan apresiasi kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut, serta jajaran Pemprov Sulut, dimana telah memberikan kinerja terbaik di tengah berbagai keterbatasan.

Termasuk didalamnya yakni telah menyelesaikan ranperda tentang RPJMD Provinsi Sulut tahun 2021-2026, yang akan menjadi acuan dalam melanjutkan pembangunan pada 5 tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Ketua Andi Silangen meminta kepada para pihak untuk dapat melakukan penghematan di semua bidang serta melaksanakan program terobosan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan, guna menunjukkan empati dan simpati kepada masyarakat yang terdampak pandemi.

Sementara itu, dalam arahan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, pembahasan RPJMD Provinsi Sulut Tahun 2021-2026 adalah dokumen yang mengakomodir pikiran interaksi sosial, ekonomi dan politik serta interkonektivitas lingkungan Global.

“RPJMD sangat penting untuk dijadikan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Sulut,” kata Kandouw.

Dalam arahahnnya mewakili Gubernur Olly Dondokambey ini,  dirinya meminta masukan berupa kritik dan saran dari Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut, bahkan masyarakat luas, termasuk pemerhati pembangunan daerah ini, demi kemajuan bumi nyiur melambai ini.

Wagub Steven juga menyampaikan terima kasih kepada Panitia Khusus (Pansus) yang sudah mengingatkan akan semangat, tekad dan ikhtiar di Sulut sebagai Pintu Gerbang Pasifik.

Adapun pendapat akhir Fraksi-fraksi yang telah dirangkum oleh pansus RPJMD yakni:

-Adanya Korelasi yang sinergi antara penetapan prioritas program dengan kegiatan antar sektor.

-Pemerintah percepat pemulihan ekonomi melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur.

-Fraksi-fraksi mendukung segala kebijakan pemerintah yang pro rakyat dengan senantiasa tetap melaksanakan fungsi pengawasan dengan segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

-RPJMD yang ditetapkan agar difokuskan pada rencana strategi 5 tahun kedepan dari Gubernur dan Wagub khususnya yang terkait dengan pelayanan publik.

-Sektor pelayanan kesehatan, kiranya pemerintah dapat meninjau pelayanan rumah sakit yang berada di Sulut dalam penetapan pasien dengan status meninggal akibat covid-19, karena ada sebagian masyarakat yang tidak menerima keputusan itu. Serta ketersediaan alat yang belum memadai seperti oksigen, ventilator dan tunjangan insentif nakes harus jadi perhatian pemerintah.

-Pemerintah kiranya mencari terobosan untuk menggeliatkan kembali peran wirausaha dalam kegiatan pelaku usaha kecil menengah, UKM dan UMKM.

-Melakukan riset untuk menentukan keunggulan kompetitif pariwisata sulut serta penelitian akan minat masyarakat terhadap pariwisata.

-Apresiasi terhadap visi misi Gubernur dan Wagub Sulut untuk menjadikan sulut sebagai pintu gerbang indonesia ke asia pasifik, hal ini ditunjang dengan bandara internasional sam ratulangi serta pelabuhan internasional Bitung.

-Terkait Pembangunan KEK Pariwisata Bitung dan Likupang, berharap pembangunan ini dapat selaras karena ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sulut.

-Perlu adanya pemerataan pembangunan yang berkeadilan di daerah daerah kepulauan, khususnya jaringan listrik, komunikasi dan internet.

-Mengusulkan dan mendorong adanya olahraga elektronik di Sulut.

-Adanya pengembangan dibidang peternakan.

-Untuk pengembangan wilayah di nusa utara, Fraksi-fraksi berpendapat perlu dipertimbangkan untuk daerah ekonomi perbatasan.

-Meningkatkan dan mengoptimalkan sosialisasi serta himbauan disertai tindakan dalam upaya membatasi dan mengurangi pencemaran lingkungan terutama mengatasi sampah rumah tangga dan industri.

“Kiranya Ranperda RPJMD Tahun 2021-2026 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi perda,” ujar Ketua Komisi I DPRD Sulut tersebut.

(Adv)

Advertisement Whats-App-Image-2021-06-18-at-13-12-18
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trending