Connect with us

Berita Utama

Bias Covid-19, Bagaimana Kondisi Utang Indonesia Saat Ini?

Oleh: Abdul Mufid, S.E., M.Ec.Dev.

Penulis adalah Analis Pengelolaan Keuangan APBN,
Ahli Muda Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Published

on

Abdul Mufid, S.E., M.Ec.Dev

HAMPIR seluruh negara di dunia terdampak covid-19 dan pengaruhnya sangat signifikan diseluruh sektor kehidupan masyarakat, satu diantaranya Indonesia ikut terdampak bencana non alam ini.

Pandemi covid-19, pertama kali terjadi dan tidak pernah terbayangkan dampaknya sangat masif. Pemerintah terus berjuang, agar dampak pandemi tidak menekan terlalu dalam bagi perekonomian Indonesia.

Berbagai kebijakan sudah diambil oleh pemerintah sebagai langkah penanganan pandemi covid-19. program pemerintah saat ini, lebih difokuskan penanganan kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan dukungan kepada dunia usaha.

Program penanganan pandemi covid-19 membutuhkan biaya besar, di sisi lain pendapatan negara justru mengalami tekanan akibat roda perekonomian yang lesu dan melambat. Akhirnya pemerintah mengalami defisit anggaran yang cukup besar.

Berdasarkan data kementerian keuangan defisit anggaran sampai dengan akhir juni 2021, mencapai angka Rp283,24 triliun atau sekitar 1,72 persen dari PDB (28,1 persen dari pagu APBN 2021). Defisit APBN adalah selisih kurang antara pendapatan dengan belanja negara.

Artinya besarnya belanja negara belum dapat terpenuhi seluruhnya dari penerimaan negara. Adanya kebutuhan belanja negara yang mendesak dan tidak dapat ditunda seperti yang terjadi saat pandemi covid-19, misalnya penyediaan fasilitas kesehatan dan ketahanan pangan.

Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah memerlukan pembiayaan APBN. Pemerintah segera mengambil keputusan pembiayaan karena apabila dilakukan penundaan pembiayaan justru bisa mengakibatkan biaya dan kerugian yang lebih besar di masa mendatang.

Pembiayaan negara bersumber dari utang dan non utang. Pembiayaan utang merupakan konsekuensi logis atas kebijakan belanja negara yang ekspansif. Wujud fiskal ekspansif saat ini yang pemerintah laksanakan, yaitu percepatan proyek infrastruktur melalui peningkatan belanja kementerian negara/lembaga, peningkatan dana transfer ke daerah dan dana desa, serta investasi pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Lembaga Manajemen Aset Negara(LMAN).

Selain untuk menutup defisit anggaran, utang pemerintah digunakan untuk pembiayaan umum (general financing) dan membiayai proyek atau kegiatan tertentu. Penggunaan utang untuk pembiayaan umum meliputi membiayai belanja produktif dan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Utang juga digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek tertentu yang produktif, memberikan manfaat bagi generasi mendatang.  Seperti belanja infrastruktur dan pendidikan,  dengan demikian memberikan dampak yang besar bagi pembangunan dan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi dengan baik.

Hampir semua negara di dunia memiliki utang untuk menjalankan roda pemerintahan dan memenuhi kebutuhan rakyatnya, termasuk negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Italia, Prancis, Inggris dan Jerman.

Pemerintah Indonesia saat ini juga memiliki utang yang cukup besar dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data dari kementerian keuangan realisasi pembiayaan utang hingga akhir Juni 2021, sudah mencapai Rp443,04 triliun.

Jumlah utang negara tersebut cukup besar, sehingga memunculkan kekhawatiran dan pertanyaan bagi masyarakat, apakah utang pemerintah masih aman serta tidak melebihi batas kewajaran.

Kita mengetahui ada beberapa negara yang telah dinyatakan gagal bayar (default) dan bangkrut yang disebabkan karena tidak mampu membayar utang negaranya seperti Yunani, Argentina, Zimbabwe, Venezuela dan Equador.

Melalui perbandingan indikator yang direkomendasikan oleh International Monetary Fund (IMF) dan International Debt Relief (IDR) kita dapat mengetahui kondisi utang suatu negara apakah masih aman atau sudah melebihi batas wajar. Beberapa perbandingan indikator yang dilakukan antara lain:

  1. Indikator perbandingan utang terhadap penerimaan negara (debt to revenue)
  2. Indikator risiko suku bunga, nilai tukar rupiah dan risiko refinancing
  3. Indikator perbandingan biaya pokok dan bunga utang terhadap penerimaan negara (Debt service torevenue )
  4. Indikator rasio utang terhadap PDB (Debt to GDP)

Utang Indonesia saat ini, merupakan jumlah akumulasi utang negara yang dilakukan pada saat kepemimpinan presiden sekarang dan presiden periode-periode sebelumnya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, tentang keuangan negara, menyatakan bahwa rasio utang negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tidak boleh melebihi 60 persen.

Rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat sebesar 38,68 % pada akhir 2020. Rasio ini masih relatif lebih kecil jika dibandinkan negara-negara seperti Jepang dan Inggris. Bahkan dengan negara dikawasan asia tenggara seperti Thailand, Malaysia dan Vietnam, Indonesia masih lebih kecil. Rasio utang terhadap PDB Jepang 92,8 %, Inggris 99,4 %, Thailand 44,9 %,Malaysia 67,6 %, dan Vietnam 48,5 %.

Menjaga rasio utang pemerintah terhadap PDB tetap dibawah 60 persen. Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu dengan strategi mengelola risiko agar utang tetap terjaga dalam batas aman.

Hal ini diwujudkan dengan menurunkan porsi utang dalam valuta asing; mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri; dan menjaga komposisi utang yang lebih banyak menggunakan suku bunga tetap (Fixedrate) agara terhindar dari risiko fluktuasi suku bunga.

Pada tahun 2013 International Monetary Fund (IMF) mempublikasikan panduan assesmen atas indikator profil utang publik dengan menggunakan beberapa parameter yaitu EMBI global spreads; External financing requirements; Public debt in foreign country, Change short-term public debt; dan Public debt held by non-residents. Menurut data dari kementerian keuangan dengan berdasarkan pada panduan assesmen dari IMF tersebut, maka posisi utang pemerintah Indonesia masih berada pada level risiko yang cukup moderat, itu artinya kondisinya tidak menghawatirkan.

Rasio utang pemerintah saat ini masih aman, jauh dari batas yg ditetapkan dalam undang- undang, selain itu pemerintah tetap menjaga agar pertambahan utang atau defisit tidak melebihi batas amannya setiap tahun.

Rasio utang negara Indonesia terhadap PDB juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain dan trendnya menurun. Sepuluh tahun terakhir ini, kita mengalami penurunan rasio utang terhadap GDP yang cukup signifikan. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah mengelola utang dengan baik dan debt sustainability tetap terjaga.

Utang merupakan hal yang baik apabila dikelola dengan baik. Setiap utang yang dilakukan pemerintah dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya produktif dan investasi dalam jangka panjang.

Pembangunan infrastruktur akan mempermudah konektivitas dan meningkatkan daya saing sehingga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan investasi jangka panjang yang akan menghasilkan dampak besar dan nantinya nikmati oleh generasi mendatang.

Keberhasilan pemerintah, dalam pengelolaan pembiayaan negara dan manajemen utang perlu kita apresiasi. Hal ini bisa terwujud dengan sinergi dan dukungan berbagai pihak. Kontribusi kita sebagai anak bangsa dalam mendukung kemandirian pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri.  Yaitu dengan berperan serta dalam pembelian Surat Berharga Negara (SBN) ritel. Semoga pandemi covid-19 segera berakhir dan kondisi perekonomian cepat pulih sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (****)

Advertisement Whats-App-Image-2021-06-18-at-13-12-18
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trending