Connect with us
Whats-App-Image-2021-08-16-at-02-32-26

Minut

KASIHAN! Sudah Lama Tak Ganti Rugi Oma CW Jatuh Sakit, PWI Kecam Tutup Jalan Soekarno Waktu Dekat

Published

on

TEGAS: Tampak pengurus PWI Sulut memasang baliho penegasan pengambilan lahan di Jln. Soekarno.

TELEGRAFNEWS-Waduh, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dianggap tak patuhi putusan hukum dari Pengadilan Negeri Minahasa Utara (PN Minut) Nomor : 204/Pdt.G/2016/Pn.Arm dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) No : 2121/Pdt/2017 tgl 16 Agustus 2017.

Pasalnya, lahan milik Ibu Cieltje Watung yang digusur sekira Tiga tahum silam, tepatnya di Jln. Ir Soekarno, Maumbi, kecamatan Kalawat Minut belum ada ganti rugi oleh pihak Pemkab Minut.

Persolan ini terjadi di pemerintahan Bupati Vonnie Annek Panambunan.

Hal ini membuat Enam LSM/Ormas Adat, yang tergabung dalam Pinaesaan Wangko Indonesia (PWI) geram.

Ketua Presidium PWI Sulut, Jhon Hes Sumual, SH, menegaskan, pihaknya bakal mengambil sikap tegas dalam waktu dekat. Dikatakan Sumual, pihaknya akan mengambil alih kembali lahan/tanah milik Ibu Cieltje Watung.

Tindakan PWI ini sangat beralasan, karena sesuai dengan kewenangan dalam Surat Kuasa yang diberikan kepada PWI oleh pemilik lahan, yang hingga saat ini tidak menikmati uang ganti rugi serta kompensasi lain. akibat lahan miliknya telah diambil alih dan dimanfaatkan oleh Pemkab Minut untuk pembangunan infrastruktur Jalan Ir Soekarno itu.

“Kondisi yang ada secara nyata dan faktual, bahwa Pemkab Minut telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan putusan PN Minut yang dikuatkan putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap atau In Kracht Van Gewijsde. Bukan itu saja, kami juga menilai dalam kewenangannya, Ketua PN Minut terlambat dalam menindak lanjuti putusan dari lembaga diatasnya. Dan ini menunjukan bahwa, tingkat kesadaran akan hukum masih di tunjukan oleh lembaga yg seharusnya menegakkan hukum masih juga terjadi,” sindir Ketua Manguni Indonesia Sulut baru-baru ini.

Dia kembali menegaskan, pihaknya tak main-main mengambil alih kembali lahan tersebut dengan cara menutup Jln dimaksud.

“Kami juga mengsinyalir keterlambatan ini, juga diakibatkan terjadinya kong kalingkong antara beberapa oknum penguasa pada waktu itu, dan bekerja sama dengan pihak lain yang tanahnya ternyata tidak masuk dalam wilayah yang diganti rugi tapi justru dibayarkan padanya. Karena bukti dalam daftar identivikasi serta Inventarisasi ada nama salah satu warga yang tanahnya tidak terambil. Sebagian bukti dan pengakuan pemilik tanah, ada pada kami. Namun pada prinsipnya, PWI dalam waktu yang tidak lama lagi, akan melakukan tindakan secara mandiri untuk mengembalikan hak kepemilikan kepada pemberi kuasa, selaku pemilik lahan yang hingga hari ini, tidak menerima bahkan menikmati kompensasi lainnya terhadap lahan yang telah dimanfaatkan untuk pembangunan Jalan Ir. Soekarno oleh Pemkab Minut,” cetus Hes sapaan akrab pria asal Tompaso Baru ini.

Ditambahkan Bendahara Presidium PWI Marthin Waworuntu SE, MBA, Phd. Ia mengungkapkan, saat ini ibu Sieltje Watung yang telah lanjut usia dan mengalami gangguan kesehatan, akibat terus memikirkan persoalan lahan tersebut.

“Apakah kita tega bahwa seorang ibu janda yang sudah lanjut usia, dalam masa tuanya tetap harus terus menerus memikirkan tidak diselesaikannya permasalahan ganti kerugian terhadap tanah miliknya. Ini adalah warisan dari orang tuanya dan telah dimanfaatkan oleh Pemkab Minut tanpa ada penyelesaian, dimanakah hati nurani kita melihat permasalahan ini,” timpal Marthin.

Bahkan ironisnya lagi, kata Ketum WSI ini, perjuangan mencari keadilan yang telah di lakukan pemberi kuasa, sampai menunggu putusan MA yang memakan waktu panjang, sedangkan nilai ganti rugi dimana uang rakyat hanya kecil pada waktu itu. Bahkan lebih parah lagi, sikap dari Pemkab Minut pada saat Amaning yang di kuasakan pada Stevie Da costa SH, MH (PH) pada tanggal 6 Juli 2020 dengan mudahnya menyampaikan, bahwa saat ini Pemkab Minut belum ada dana karena semuanya masih dalam konsentrasi untuk pembiayaan Covid-19 dan akan di usulkan dalam RAPBD tahun 2020 (perubahan/September), sedangkan dari pemohon eksekusi meminta pelaksaan eksekusi.

“Jadi kami menilai wajar, jika sebelum adanya penyelesaian terkait persoalan ini oleh Pemkab Minut. Maka, pertama yakni lahan yang telah dibangun ruas Jalan Ir. Soekarno ini, agar di kembalikan sebagaimana semula yaitu Kebun Kering. Kedua, pemberi Kuasa tidak akan menerima lagi pembayaran ganti rugi, sebagaimana yang telah diputuskan. karena usaha yang telah dilakukan dengan cara elok tidak ditanggapi oleh Pemkab Minut. Ketiga, pemberi kuasa telah mengalami kerugian baik secara matril maupun in matrill,” tutur Tonaas Red Manguni sapaan akrab Waworuntu ini.

Sementara itu, salah satu presidium pendiri PWI Howard Marius, dirinya menyebutkan permohonan maaf dari PWI serta pihak Sieltje Watung kepada masyarakat umum, bahwa aksi pihaknya akan menghadirkan ketidak nyamanan oleh para penggunan diseputuran Jalan Ir. Soekarno, karena menutup akses jalan diwilayah lahan dimkasud.

“Mewakili PWI serta LSM/Ormas di dalamnya dan pihak Sieltje Watung meminta maaf atas ketidaknyamanan masyarakat pengguna Jalan Ir. Soekarno yang akan terganggu. Tindakan PWI adalah semata-mata menegakkan hukum dan membantu masyarakat/orang yang benar dan tertindas sebagaimana rohnya ormas adat dan LSM”, ungkap Ketua GMBI Sulut ini.

Selain itu, Sandi Kaunang, selaku Penasehat PWI menyebutkan, selama ini pihaknya sudah melakukan tindakan persuasif dengan Pemkab Minut. Namun, hal tidak digubris oleh pihak-pihak terkait.

“Masih ada juga pihak-pihak yang sengaja atau tidak sengaja menghalang-halangi dan ini sangat menganggu kesehatan Ibu CW. Dia (Oma CW red) selalu dalam pertanyaan yang sama. Kenapa Kita Pe tanah dari hasil pembagian kepunyaan dari orang tua dirampas dan tidak dibayar oleh Pemerintah kang ?-,” beber Kaunang menirukan ungkapan isi hati oma CW.

“Coba banyangkan orang tua kita, terutama sorang ibu yang sudah menjanda dan pada usia lanjut, kemudian harus mengalami gangguan kesehatan akibat terus memikirkan permasalahan yang dihadapi dan tidak selesai. -Saya sudah tua tidak pantaskah menikmati hasil jerih juang saya apalagi itu tanah warisan dari orang tua saya-,” perkataan Oma Ciel yang dituturkan Kaunang.

Mewakili pihak oma Cieltje Watung, Sandi kemudian mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kuasa ibu CW, yaitu PWI untuk menyelesaikan dan menutup jalan tersebut.

“Terima kasih kepada kuasa saya juga dalam mencari keadilan memperjuangkan hak saya selama masa peradilan yakni bapak James Karinda beserta tim pengacara yang tergabung dalam Karinda Lontoh Law Office Karinda-Lontoh Associates, terima kasih akan jasa kalian semua, Tuhan memberkati, semoga Tuhan menolong torang samua,” tutupnya. (bungsu)

Advertisement Whats-App-Image-2021-06-18-at-13-12-18
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trending