Connect with us
BANNER-DINAS-PUPR-BOLAANG-MONGONDOW

Berita Utama

Tangani 1860 Aduan THR, Kementerian Kumpul Kadisnaker se-Indonesia

Published

on

ADUAN: Salah satu tenaga kerja saat menyampaikan aduan soal THR di Kementerian Ketenagakerjaan. (foto:ist)

TELEGRAFNEWS—Tindaklanjut penanganan aduan terkait tunjangan hari raya (THR) yang dilakukan perusahaan kepada pekerja, Kementerian Ketenaga Kerjaan (Kemenaker) mengumpul kepala dinas (Kadis) tenaga kerja se-Indonesia.

Menurut Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, langkah mengumpulkan seluruh Kadisnaker merupakan wujud keseriusan pemerintah, menyelesaikan permasalahan pembayaran THR yang aduannya diterima Posko THR Kemnaker 2021 maupun yang diterima Posko THR di daerah.

“Pertemuan ini sebagai bentuk fasilitasi pemerintah setelah para pekerja/buruh melaporkan pengaduan, konsultasi maupun informasi tentang THR ke Posko THR 2021, yang ditutup mulai hari ini (Kamis, 20 Mei 2021). Kita harus dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara baik dan benar tentang tindak lanjut pengaduan yang kita terima,” ujar Sanusi saat membuka rapat koordinasi  secara virtual dengan para Kadisnaker, Kabid Pengawasan, dan Pengawas Ketenagakerjaan se-Indonesia, Kamis (20/5) 2021 di kantor Kementerian.

Rakor pengawasan secara virtual dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama diikuti oleh Kadisnaker dari 16 provinsi di wilayah Indonesia Timur dan Tengah. Tahap keduanya, pada siang hari, melibatkan 18 Kadisnaker dari kawasan Indonesia Barat.

Dalam Rakor, para Kadisnaker diminta menyampaikan informasi terkait permasalahan pelaksanaan THR, upaya penanganannya, dan hambatannya. Termasuk penyelesaian permasalahan THR harus dilakukan dengan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Penting juga kita informasikan langkah-langkah yang sudah kita ambil dan sejauh mana perkembangan penanganannya,” katanya.

Secara umum, lanjut Sanusi, ada lima permasalahan pelaksanaan THR yang menonjol tahun 2021 yakni THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (20- 50 persen), THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak dibayar karena masih terdampak COVID-19.

“Berdasarkan data dari Posko THR Keagamaan Kemnaker, ada 1.860 laporan, rinciannya 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan, merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan, dan repetisi yang melakukan pengaduan. Dari jumlah 1.150 aduan, sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah untuk ditindaklanjuti penanganannya oleh dinas tenaga kerja (Disnaker) di 21 provinsi. Sisanya masih terus kami periksa kelengkapan datanya,” bebernya dalam rapat koordinasi tersebut.

Dirjen Binawasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, meminta Kadisnaker untuk dapat memberikan informasi real time atas pengaduan ketidakpatuhan perusahaan atas pembayaran THR tahun 2021.

“Kami berharap bantuan bapak/ibu semua untuk dapat melaksakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan THR dengan sebaik-baiknya. Koordinasi tindak lanjut pengaduan posko THR Tahun 2021 antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenaker dengan Disnaker seluruh Indonesia dapat membantu perlindungan terhadap hak-hak pekerja,” harapnya. (azwar)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trending