Connect with us

Daerah

Sumendap: Saya Tidak Anti Kritik, Saya Suka Kritik Membangun

Published

on

TELEGRAFNEWS – James Sumendap SH, selaku Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) akhirnya memberikan tanggapan terkait laporan Pusat Bantuan Hukum Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia (PBH LIDIK KRIMSUS RI) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya.

“Saya senang kalo dikritik, tapi kritik itu harus mendasar. Kalo menghalangi saya melaju 2024 bukan itu caranya. Saya belum pernah bermimpi jadi calon gubernur, tapi hanya Tuhan dan saya yang tahu apa yang akan terjadi dikemudian.

Dan kalo saya melangkah agak sulit dikejar. Baku-baku bae jo samua jangan baku beking cilaka apalagi dengan cara-cara kotor. Kita semua adalah orang beragama, semua punya kasih, dan saya sebagai bupati begitu mengasihi saudara-saudara sekalian,” tegas Sumendap.

Hal ini sesuai undang-undang yang baru keluar tentang rencana tata ruang wilayah terjadi perubahan dan seperti yang di laporkan ke KPK terhadap dirinya bahwa RSUD Mitra tidak ada Amdal, yang melaporkan itu juga orang paling bodoh.

Karena apa, dibawa 10 ribu meter persegi berdasarkan undang-undang lingkungan hidup itu tidak perlu dilakukan analisa dampak lingkungan tetapi yang ada adalah UKL UPL. Ini sama dengan Amdal.

Status hukumnya sama kedudukannya dan telah diterbitkan pada tahun 2015 dan hingga saat ini belum diatur karena disebabkan syarat administrasi yang belum terpenuhi yaitu perubahan RTRW.

Pemanfaatan dari segi lingkungan sudah memenuhi syarat tetapi untuk pemanfaatan ruang belum memenuhi syarat karena karena rencana tata tuang itu belum dilakukan perubahan.

Oleh sebab itu, terkait dengan laporkan ke KPK, Sumendap menyimpulkan bahwa itu bagian dari kritik membangun untuk dirinya menuju pembenahan-pembenahan yang lebih baik dan terarah di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Sang Gladiator menegaskan komitmennya terhadap penindakan dan pencegahan korupsi di Kabupaten Mitra hal ini dibuktikan dengan penegasan perwakilan KPK Sulawesi Utara yang menilai dari 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara bahwa daerah ini punya komitmen terhadap pencegahan korupsi.(Devon Pondaag)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trending