Connect with us
BANNER-DINAS-PUPR-BOLAANG-MONGONDOW

Hukrim

Polres Gorontalo Hentikan Penyidikan, Nama Baik HST Wajib Dipulihkan

Published

on

AKP La Ode Arwansyah, Kasat Reskrim Polres Gorontalo

TELEGRAFNEWS—Melalui proses penyidikan atas kasus dugaan kasus (maaf, perzinahan), yang dialamatkan dan dituduhkan kepada HST salah satu kepala dinas di Kabupaten Gorontalo, akhirnya dihentikan penanganannya oleh aparat kepolisian.

Dalam penyidikan dan gelar perkara melibatkan Polres dan Polda Gorontalo, polisi akhirnya menyimpulkan bahwa laporan dugaan kasus tersebut, tidak bisa dilanjutkan, sebab bukti-bukti yang diajukan pelapor prematur dan sangat lemah terhadap aduan yang disangkalkan tersebut.
Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Polres Gorontalo, AKP La Ode Arwansyah, menjelaskan, pihaknya sudah melakukan penanganan secara maksimal, namun berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan pelapor, dugaan kasus tersebut tak memenuhi unsure dalam kaidah hukum pidana, sehingga tak bisa dilanjutkan dalan tahapan selanjutnya.

“Dari hasil penyidikan, serta keterangan saksi-saksi, perkara bernomor polisi 64/II/2021 tertanggal 16 Februari, tak bisa dilanjutkan penanganannya, karena unsure-unsur menyangkut tindak pidana tak bisa dibuktikan, sehingga dilakukan penghentian penyidikan atas dugaan laporan tersebut,” beber Arwansyah dalam keterangannya kepada media pada Senin (17/5) 2021.

Masih menurutnya, dihentikannya penyidikan kasus itu dengan alasan tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ketahap selanjutnya yakni penyidikan. Proses penghentian penyidikan bukan tanpa alasan, namun sesuai prosedur penanganan, dimana kepolisian sudah meminta keterangan ahli pidana yang dihadirkan dari Universitas Sam Ratulangi. Yakni saudara Aditirto Kusumo SH,MH selaku dosen pidana.

“Sesuai keterangan ahli pidana, terkait unsur yang dilaporkan, selama salah satu unsur itu tidak bisa dibuktikan maka para pihak atau terlapor tidak bisa dikenakan pasal yang akan dipersangkaka, ” bebernya lebih jauh.

Secara umum, tambah La Ode, pihaknya terbuka, apabila korban bisa menghadirkan bukti baru yang kuat dan sesuai undang-undang, maka kasus ini bisa diangkat kembali. Sepanjang kualitas bukti dan kasus tersebut lemah, tentunya proses lanjutan tak bisa dilakukan dan nama baik terlapor wajib dipulihkan demi hukum.

” Jika terlapor maupun pelapor, mau melaporkan kembali, semua diserahkan sepenuhnya kepada mereka. Pintu terbuka lebar tentunya dengan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang akan dilaporkan para pihak. Dengan catatan prosedur tetap jalan, dari penyidik tidak bisa menghalangi ataupun menyuruh atau apapun. Ketika ada laporan akan ditindak-lanjuti,” tukasnya lagi. La Ode.

Penghentian perkara ini, sudah disampaikan ke terlapor sejak tanggal 11 Mei, melalui SP2HP ( Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) disitu mencantumkan hasil perkembangan terakhir perkara dan diantar langsung kepada yang bersangkutan, pelapor.

“Rujukan hukumnya jelas. Yakni harus sesuai ketentuan dan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 109 ayat 2 KUHP. Dijelaskan, dalam hal penyidik menghentikan proses penyidikan karena tidak cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidikan dihentikan demi hukum.

Selanjutnya, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada pentuntut umum, tersangka atau keluarganya, demi kepastian hukum,” tutupnya. (rds/man)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trending