Connect with us
BANNER-DINAS-PUPR-BOLAANG-MONGONDOW

Berita Utama

Pemerintah Tetap Berlakukan Moratorium Izin TKA di Indonesia

Published

on

Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Chairul Fadhly. (foto:ist)

TELEGRAFNEWS—Moratorium menyangkut Izin permohonan baru untuk Tenaga Kerja Asing (TKA),  hingga kini masih dilakukan pemerintah pusat. Khusus tenaga kerja asing yang bekerja pada proyek strategis nasional (PSN) dan objek vital strategis nasionnal, pelayanan izinnya masih bisa dilakukan pemerintah.

Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Chairul Fadhly Harahap menegaskan sampai saat ini proses pelayanan untuk permohonan baru penggunaan Tenaga Kerja Asing masih tetap dihentikan sementara atau moratorium. Namun hal ini dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan obyek vital strategis/nasional.

“Berdasarkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang pelayanan penggunaan tenaga kerja asing dalam upaya pencegahan masuknya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), untuk sementara proses pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru masih dihentikan,” urai Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemanaker) Chairul Fadhly, Selasa (18/5) 2021.

Penghentian sementara penggunaan TKA ini dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan obyek vital strategis/nasional berdasarkan pertimbangan atau izin khusus tertulis dari kementerian/lembaga, terkait sepanjang mengikuti ketentuan protokol kesehatan.

“Pemerintah tetap berjuang melawan Pandemi COVID-19 namun ekonomi tetap berjalan lewat proyek-proyek strategis nasional, selama membawa kemanfaatan yang luas. Proyek yang melibatkan sedikit TKA untuk proses alih teknologi menyerap lebih banyak pekerja domestik. TKA didatangkan investor sesuai izin serta ketentuan/prosedur protokol Kesehatan,” jelas Chairul.

Keberadaan dan kebutuhan TKA di Indonesia saat ini, sebagian besar diperlukan dalam rangka investasi penanaman modal asing, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

“Dalam hal TKA masih berada di wilayah Indonesia, perusahaan Pemberi Kerja atau yang mempekerjakan TKA dapat mengajukan permohonan penggunaan TKA sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Chairul.

Chairul menambahkan, jumlah TKA dipastikan tidak akan melebihi pekerja Indonesia dalam suatu perusahaan. Pemerintah dalam memberikan izin penggunaan TKA tetap memperhatikan penggunaan tenaga kerja lokal.

“Salah satu bentuk pengendaliannya adalah penggunaan TKA tetap mengacu pada jabatan tertentu yang dapat diduduki TKA, serta kewajiban lainnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan serta dibatasi waktu tertentu. Penguatan pengawasan ketenagakerjaan, juga dilakukan Kemnaker untuk memastikan para TKA yang bisa bekerja di Indonesia hanya pekerja asing yang memiliki keahlian khusus dan dibutuhkan serta mengikuti persyaratan dan proses perizinan,” pungkasnya. (azwar)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trending