Connect with us

Daerah

Tak Bayar Gaji JAK, Kinerja Sekwan Sulut Dipertanyakan

Published

on

Sampai saat ini, gaji James Arthur Kojongian tak kunjung dicairkan.

TELEGRAFNEWS – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Glady Kawatu, kali ini menjadi sorotan publik, setelah dirinya menahan sementara gaji Anggota DPRD Sulut, James Arthur Kojongian (JAK). Hal ini membuat Berbagai pihak geram dan menyebut bahwa Glady telah merendahkan aturan.

‘’Sama saja Sekwan Provinsi Sulawesi Utara merendahkan hukum yang berlaku. Apa alasan pihak Sekwan menahan gaji milik Anggota DPRD?, apalagi belum ada keputusan resmi berupa surat dari Menteri Dalam Negeri yang menegaskan Anggota DPRD tertentu diberhentikan,’’ ujar Jim Robert Tindi, Direktur Eksekutif Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulawesi Utara.

‘’Kami menunggu SK selanjutnya dari Kemendagri sebagai acuannya. Tapi tetap dananya ada di kas Negara. Jika sudah ada SKnya, akan kami realisasikan,’’ ujar Gledy, beberapa waktu lalu. Sayangnya, sampai berita ini diterbitkan, Sabtu (17/4), gaji JAK tak kunjung dicairkan.

Menanggapi hal itu, Tindi menduga adanya aroma intervensi politik dilakukan untuk memangkas dan mengulur gaji JAK selaku wakil rakyat yang seharusnya sudah diterima.

‘’Kecuali sudah ada SK Kemendagri bahwa JAK diberhentikan. Barulah gaji beliau ditahan. Posisi sekarang belum ada SK, anehnya gaji JAK ditahan. Apa acuannya?, sepertinya ada yang keliru. Soal tafsir yang kurang tepat dari Sekwan Provinsi Sulut. Ditambah lagi dengan aroma campur tangan pihak tertentu sehingga berdampak pada pencairan gaji JAK ditahan atau diulur-ulur. Ini sama seperti melecehkan aturan,” tutur Tindi.

Tindi juga mengingatkan agar pihak Sekretariat DPRD Provinsi dan tidak ikut-ikutan dalam dinamika yang terjadi di internal DPD Partai Golkar Sulut. Melainkan tetap fokus pada peraturan dan mekanisme yang berlaku, bahwa saat ini JAK masih legal sebagai Anggota DPRD Sulut dari Partai Golkar.

‘’Kami menemukan ada relasi kuat, antara gaji JAK ditahan dengan polemik yang berkembang di internal DPD Partai Golkar Sulut. Idealnya Sekretariat DPRD Sulut tidak masuk ke ranah itu, tidak terprovoksi atau mau dikenalikan oknum tertentu yang mungkin saja dekat dengan Sekwan Provinsi Sulut. Lalu sesuka hatinya menahan gaji yang merupakan hak dari JAK. Biarkan dinamika internal Golkar Sulut diselesaikan terpisah. Sekwan acuannya pada SK Kemendagri, selama belum keluar surat pemberhentian JAK sebagai wakil rakyat, gajinya wajib diberikan. Secara de jure dan de facto JAK merupakan Anggota DPRD Sulut, jangan berani Sekwan melabrak hukum dengan alasan khawatir adanya TGR,’’ ujar Tindi. (**/van)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trending