Connect with us

Daerah

Soal Hutang Menggantung, Vanda Rantung, Nasibnya Tidak Beruntung

Published

on

TELEGRAFNEWS-Partai Golkar adalah partai yang besar dan sudah berpengalaman dalam hal berorganisasi, bahkan berbagai masalah sudah dijadikan bahan untuk menjadi aturan partai berlambang pohon beringin dalam segi lima ini.

Hal ini terjadi pula pada salahsatu anggota legislatif DPRD Minahasa Tenggara (Mitra) Vanda Rantung anggota partai Golkar utusan daerah pemilihan I yang bermasalah dengan partainya.

Persoalan ini dipicu dari bacaan surat masuk ke DPRD Mitra soal adanya hutang tertunggak dari Vanda Rantung yang tidak terselesaikan dan sudah selesai diwilayah hukum dengan hasil inkrah.

Sebagai anggota Badan Kehormatan (BK) di DPRD Mitra, Vanda merasa tersinggung dengan dicabutnya status tersebut dengan alasan tanpa melibatkan dirinya dalam pembahasan pencabutan statusnya di BK.

Bahkan dirinya menuding Ketua DPD II PG Mitra Tonny Hendrik Lasut berada dibelakang penarikan dirinya sebagai anggota BK dengan alasan pernah menjadi lawan tanding pada Musda PG belum lama ini.

Mananggapi hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD II Partai Golkar (PG) Minahasa Tenggara (Mitra) Sonny Mandagi, menyesalkan pernyataan Vanda Rantung tersebut.

” Sebaiknya Vanda Rantung mempelajari AD/ART termasuk Juklak Partai Golkar bukan mengatakan bahwa aturan tersebut hanya mengada-ada,” kata Mandagi yang juga mantan anggota DPRD Mitra dari PG periode lalu.

Ditambahkannya, bahwa pergantian anggota fraksi Partai Golkar dari alat kelengkapan dewan (AKD) itu adalah kewenangan partai bukan kewenangan fraksi. Fraksi merupakan perpanjangan tangan partai sehingga apapun yang diputuskan dalam rapat partai, maka fraksi harus tunduk bukan sebaliknya seperti yang disampaikan Vanda Rantung bahwa sebagai sekretaris fraksi tidak tahu atau tidak dilibatkan dalam pembahasan AKD.

“Saya mau tegaskan, pergantian AKD khususnya dalam jabatan badan kehormatan (BK) itu bukan antara suka tidak suka karena pertarungan Musda Golkar tahun lalu. Itu murni diputuskan dalam rapat pengurus harian. Dimana rapat pengurus harian awalnya hanya membicarakan dua hal. Yang pertama Golkar Mitra tetap mendukung kepemimpinan Ketua Umun Airlangga Hartanto dan Ketua DPD Partai Golkar Sulut Christiany Eugenia Paruntu (CEP), kedua pelaksanaan Muscam di 12 kecamatan,” ujar Mandagi.

“Kami menarik Vanda dari jabatan anggota badan kehormatan DPRD karena jabatan tersebut harus mempunyai etika yang baik dan berintegritas hal ini juga berkaitan dengan kode etik DPRD, maka partai berpendapat Vanda Rantung tidak pas lagi ada di BK,” jelas Mandagi.

Diingatkannya lagi bahwa Vanda Rantung harus berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya soal hal ini diumum karena akan berdampak terhadap partai dan dirinya apalagi dirinya baru bergabung di Partai Golkar jadi belum mapan dan disarankan mempelajari AD/ART maupun Juklak Partai Golkar sebab aturan PG tidak sama dengan partainya sebelum ini.(Devon Pondaag)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trending