Connect with us

Daerah

Libatkan Kejaksaan Agung, PLN Pastikan Kepatuhan Hukum

Published

on

KERJASAMA: Tim PLN se-Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahhaman bersama Jaksa Agung. (foto:humas/PLN)

TELEGRAFNEWS—Mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG), dalam kepatuhan terhadap hukum di lingkungan perusahaan, PT PLN menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia.

Koordinasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi terhdap regulasi, diwujudkan lewat penandatanganan nota kesepahaman antara Jaksa Agung, Burhanuddin dan Direktur Utama PT PLN, Zulkifli Zaini. Penandatanganan berlangsung di kantor pusat PLN, Jumat (26/3) 2021, melibatkan seluruh General Manager Unit Induk bersama masing-masing Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.

Untuk wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, penyelenggaran ceremonial penandatanganan nota kesepahaman berlangsung di Sulawesi Selatan dan dihadiri seluruh General Manager Unit dan Kepala Kejaksaan Tinggi di wilayah tersebut.

Mewakili PLN Unit Induk Wilayah Suluttenggo, hadir General Manager Leo Basuki, Senior Manager SDM & Umum Galih Chrissetyo. Dan dari pihak Kejaksaan Tinggi, hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara A. Dita Prawitaningsih, SH. MH., Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Risal Nurul Fitri, SH., Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH. MH., bersama masing-masing jajarannya.

Menurut GM Sullutenggo, Leo Basuki, penandatanganan nota kesepahaman ini adalah momen baik, dimana PLN terus bersinergi bersama kejaksaan tinggi di berbagai daerah, lebih khusus di Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo.

“Kami sadari bahwa dukungan dari pihak Kejaksaan sangat berarti, dalam hal pendampingan hukum dalam setiap proses bisnis yang sedang dan akan dikerjakan oleh PLN,” tutur Leo Basuki.

Senada disampaikan Kajati Sulut, A Dita Prawitaniingsih, SH. MH. Kata dia, ini adalah terobosan penting PLN sebagai perusahaan penyedia listrik mampu menunjukan komitmen dalam menegakan regulasi pelayanan di lingkungan perusahaan.

“harapannnya, semua ketentuan dalam poin-poin kerjasama ini terus kita kawal bersama,” urai Prawitaningsih.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) PLN, Syofvi F. Roekman dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN, Feri Wibisono, Jaksa Agung Muda Intelijen, Sunarta, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Bambang Sugeng Rukmono dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, Tony Tribagus Spontana.

Jaksa Agung RI, Burhanuddin, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama, ini merupakan wujud hubungan baik guna menciptakan harmonisasi untuk pengabdian ke masyarakat dan bangsa yang merupakan tanggung jawab bersama.

“Kami siap mendukung, PLN dapat fokus pada bisnis intinya dan apabila ada permasalahan terkait hukum kami yang akan mengatasi,” tutur Burhanuddin.

Adapun nota kesepahaman, mencakup pemberian pendampingan dan pendapat hukum, bantuan hukum baik litigasi dan non litigasi, serta tindakan hukum lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Termasuk didalamnya pendampingan dan pengamanan proyek pembangunan strategis dan/atau percepatan investasi, penelusuran dan pemulihan aset negara, penempatan, pengembangan, dan peningkatan sumber daya manusia, pertukaran data, informasi, keahlian, serta pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penegakan hukum dan penguatan kelembagaan, serta pemanfaatan produk dan/atau jasa PT PLN (Persero) untuk mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan. (van/rds)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trending