Connect with us

Daerah

Diduga Salahi Regulasi, Bawaslu Sulut ‘Pelihara’ Staf Berstatus Suami-Istri

Published

on

logo Bawaslu. (ist)

TELEGRAFNEWS—Bawaslu Sulawesi Utara (Sulut) diduga ‘menutup’ mata terhadap dugaan praktek-praktek yang melangkahi regulasi.

Diantaranya, terkait keberadaan staf dalam kategori non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus suami-istri atau terikat ikatan perwakinan. Padahal, Bawaslu sebagai lembaga yang menegakan regulasi menyangkut kepemiluan harusnya berada pada poros aturan namun sayangnya diduga tak bisa menegakan regulasi secara internal.

Aktivitas, pasangan suami-istri sebagai staf di Bawaslu Sulut dan Bawaslu Kota Manado ini, sudah terjadi bertahun-tahun namun terkesan dibiarkan. Dalam ketentuan UU Pemilu nomor 7 tahun 2017, serta regulasi turunan secara internal mengatur tentang adanya larangan mereka yang terikat dalam satu ikatan perkawinan, sebagai penyelenggara Pemilu.

Dalam konteks regulasi, keberadaan Staf di Bawaslu dimasukan sebagai bagian penyelenggara Pemilu, sebab mereka yang ikut dibiayai menggunakan dana Pemilu dikategorikan sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu.

Bukti lainnya soal staf sekretariat Bawaslu, dikategorikan sebagai penyelenggara Pemilu, diatur dalam regulasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dimana, DKPP kerap melakukan sidang kode etik penyelenggara Pemilu terhadap kepala sekretariat hingga staf sekretariat Bawaslu secara kelembagaan.

Soal adanya dugaan ini, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Aldrin Christian S.STP dikonfirmasi TelegrafNews, terkesan mengelak dan cuci tangan. Kata dia, bahwa di Bawaslu ada dua nomenkelatur yang mengatur soal ini.

“Komisioner dan Sekretariat. Yang termasuk dalam penyelenggara adalah Komisioner dan untuk Sekretariat adalah supporting system. Dan staf itu termasuk dalam sekretariat. Sejak saya masuk sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu tahun 2020, itu sudah lama terjadi. Kalaupun keliru, nanti dikroscek kembali,” jawabnya singkat, Rabu (17/3) 2021, sore.

Disinggung, jika kepala sekretariat dan staf bukan merupakan bagian penyelenggara, kenapa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan sidang kode etik terhadap sekretariat? Soal ini, Aldrin Christian, terkesan mengelak dan tak memberikan komentar lebih.

“Nanti kroscek lagi ne, karena sejak saya ditugaskan sebagai kepala sekretariat tahun 2020, dorang (staf suami-istri) sudah ada sejak sebelumnya,” kuncinya.

Terinformasi, staf pasangan suami istri terikat perkawinan, berinisial YR alias Yardi bertugas di Bawaslu Provinsi. Sementara isterinya yakni IC alias Inca, bertugas sebagai staf di Bawaslu Kota Manado. (ivan)

 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trending