Connect with us
BANNER-DINAS-PUPR-BOLAANG-MONGONDOW

Berita Utama

Ada Nama Joune Ganda, Diduga Tenaga Ahli ‘Peras’ Pemdes se-Minut Lewat Aplikasi Simpel Desa

Published

on

TAWARKAN: Diduga tim suruhan TA Bupati Lucky Longdong saat menawarkan Sistem Aplikasi untuk wajib digunakan perangkat desa se-Minut. (foto:ist)

TELEGRAFNEWS—Belum selesainya polemik rolling jabatan, aroma ‘amis’ merusak tata kelola pemerintahan di Minahasa Utara (Minut) dibawa kendali Bupati Joune Ganda, kembali terendus.

Kali ini, terindikasi adanya upaya ‘pemerasan’ terhadap pemerintah desa se-Minut, ditenggarai dilakoni Tenaga Ahli (TA) Lucky Longdong, mengatasnamakan bupati.

Informasi dirangkum, pola dugaan pemerasan itu dilakukan lewat surat perintah tertera nama Bupati Joune Ganda tanpa tanda tangan. Surat perintah itu, mewajibkan seluruh desa di Minut membeli aplikasi Simpel Desa, milik sebuah perusahaan operator selular.

Angkanya fantastis, bernilai Rp43.177.300 per desa. Rinciannya, pembelian Aplikasi Sistem Pelayanan Desa (Simpel Desa) senilai Rp27.727.300 dan honorarium tenaga ahli/konsultan Rp15.450.000 (tiga kali pertemuan). Perintah wajib membeli perangkat system itu, menyetujui nama Koordinator Tenaga Ahli (TA) Bupati Minut, Lucky Longdong.

Menurut pengakuan perangkat desa, mereka didatangi dua orang yang menyebutkan bahwa seluruh desa wajib membeli aplikasi Simpel Desa.

Dua orang itu, kemudian menunjukan surat yang memuat nama Bupati Minut Joune Ganda tanpa tandatangan, berisi edaran untuk membeli perangkat aplikasi Simpel Desa.

“Mereka turun ke desa-desa, lalu sampaikan jika aplikasi ini sudah disetujui bupati dan dinas (Dinsos PMD) padahal di desa, tidak ada surat yang isinya wajib pakai aplikasi itu,” keluh sejumlah perangkat kepada wartawan, Sabtu (27/3) 2021, sembari mewanti-wanti nama mereka tak dipublis.

Lanjut sumber, para perangkat desa, pun berdialog dengan dua oknum penyedia jasa aplikasi, keduanya lalu menelepon TA Bupati Lucky Longdong, telepon pun diberikan kepada hukum tua dan komunikasi terjadi.

“Jadi Pak TA, bicara di telepon dengan hukum tua. Menjelaskan soal aplikasi. Rupanya atas prakarsa pak LL. Mereka mau mengarahkan, agar seluruh desa membeli aplikasi ini,” ujar sumber lagi.

Perangkat desa menilai, harga yang dipatok untuk sebuah aplikasi terlalu mahal dan terkesan mengambil untung besar.

“Baiknya, kerjasama dengan Dinas Kominfo (Komunikasi Informatika) agar lebih murah. Mengingat dulu juga ada aplikasi website dan software yang diberikan Unsrat (Universitas Sama Ratulangi) secara gratis,” tandas sumber.

Soal ini, kritik keras disampaikan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Minut Frengky Karamoy. Kata dia, tenaga ahli bupati, baiknya jangan bertindak tidak sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), sebab ini tak baik bagi roda pemerintahan.

“Jangan sampai mengatasnamakan pemerintah, ternyata untuk kepentingan pribadi. Itu bahaya, apa lagi tanpa sepengetahuan bupati,” ujar Frengky.

Dia mengingatkan, para tenaga ahli dalam menjalankan aktivitas, dapat berkoordinasi dengan bupati, mengingat langkah-langkah tersebut dapat mencoreng citra pemerintahan.

“Pasal 6 surat pengangkatan tenaga ahli bupati, dijelaskan bahwa tenaga ahli itu sifatnya hanya berkoordinasi dan bukan mengambil tindakan prinsip. Jadi TA tidak boleh menekan kepala desa untuk memasang aplikasi karena itu sudah ruang bisnis,” ujarnya.

Di sisi lain, Frengky memesankan agar Bupati Minut Joune Ganda dapat melihat tindak tanduk tenaga ahli.

“Ada baiknya bupati melihat apa yang dilakukan tenaga ahli. Jangan sampai tenaga ahli bangun kerajaan sendiri. Bupati tidak tahu apa-apa, mereka sudah seenaknya,” tegas Frengky.

Terpisah, TA Bupati Minut, Lucky Longdong menyebutkan jika aplikasi Simpel Desa adalah milik Telkomsigma anak perusahaan PT Telkom.

Longdong membenarkan ada tim marketing turun ke lapangan untuk mensosialisasikan SimpelDesa, guna misi Joune Ganda-Kevin William Lotulung (JGKWL) dalam mewujudkan desa digital dan sinkron dengan program Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk wujudkan Smart Village Nusantara.

“Saya tidak tahu persis RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang ditawarkan ke setiap Pemdes. Tapi sepertinya sudah mencakup aplikasi, bimtek dan pemeliharan selama setahun,” ujar Longdong saat ditanya wartawan tentang harga jual Rp43 juta per aplikasi, Sabtu (27/3) 2021.

Lucky Londong menyebutkan dua lelaki yang menawarkan aplikasi Simpel Desa adalah ‘teman seperjuangan’

“Secara informal, mereka teman seperjuangan di FGMM (Forum Gerakan Minut Maju). Tapi sebagai Tenaga Ahli Bupati, saya tidak punya tim sama sekali,” lanjutnya.

Disinggung soal perangkat desa merasa diperas karena dipaksa membeli aplikasi tersebut, Lucky Longdong, membantah bahwa ia menyuruuh mewajibkan seluruh desa membeli aplikasi Simpel Desa.

“Itu salah, perlu diluruskan, bukankah APBDes merup hak sepenuhnya Pemdes? Pemkab sebatas menghimbau karena ada misi terkait digitalisasi, tapi pilihan aplikasi, kalau ada yang lain yang lebih baik dan legal, itu terserah Pemdes,” bantahnya. (van/rds)

 

Trending