Connect with us

Daerah

Ada ‘Gurita’ Dikasus James Arthur Kojongian, PONTOH: Publik Harus Berpikir Jernih

Published

on

LAPORKAN: Tim GPS Sulut saat mengadukan soal kasus JAK ke pengurus Golkar. (foto:ist)

TELEGRAFNEWS – Problematika kasus yang melilit James Arthur Kojongian (JAK) bak ‘gurita’, dan disusupi oknum-oknum tak bertanggungjawab, terhadap persoalan ini.

Indikasi, ada yang memancing di air keruh, demi kepentingan politik serta sentiment tertentu, guna mengeksekusi JAK sapaan akrab politisi partai berlambang beringin ini, untuk angkat kaki dari gedung cengkih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut.

Menanggapi hal tersebut, aktivis muda Sulut, Hendrik Pontoh, SH, angkat bicara. Kata dia, adanya kecamatan terhadap persoalan keluarga yang menimpa kader Golkar JAK, terutama yang dikecam oleh elemen Gerakan Perempuan Sulut (GPS), harusnya dilihat secara objektivitas. Mencari solusi, bukan bersikap memanfaatkan dan membenturkan persoalan konflik keluarga orang lain.

“Cukuplah kita bersimpati atau bicara untuk keadilan dan penegakan hukum. Tapi, dalam kasus JAK sepertinya GPS berlebihan. Ada aroma politisasi dan tindakan memanfaatkan permasalahan rumah tangga orang lain untuk kepentingan politik kelompoknya. Apa kaitannya mereka mengecam Partai Golkar atas keputusan kelembagaan Golkar?, begitu patut dicurigai. Saya menilai ada yang memancing dan mengambil keuntungan di air yang keruh,” ujar Pontoh kepada TelegrafNews, Rabu (17/3) 2021, siang.

Getolnya elemen GPS meminta JAK dipecat dari posisinya sebagai Wakil Ketua DPRD maupun sebagai anggota dewan. Harusnya tak demikian, mengingat JAK dan isterinya sudah baik-baik.

“Sedari awal kami membaca dinamika ini sudah sangat kental dengan politisasi. JAK dan istrinya sudah rukun, mereka telah mendapatkan solusi atas gelombang masalah yang mendera rumah tangga. Kenapa GPS masih mau membesar-besarkan masalah ini? Mari kita sama-sama menghormati kepentingan keluarga orang lain, jangan campuri persoalan privat orang lain,” tandas Pontoh.

Pontoh secara personal, menilai GPS terkesan tendensius dalam konteks menuntut keadilan ditegakkan. Kunci dari persoalan ini adalah ada pada istrinya MEP.

“Kita harus mengerti dan memposisikan eksistensi Partai Golkar secara kelembagaan. Para politisi atau pengurus Partai Golkar paling mengerti bagaimana mencari solusi, mereka akan secara komprehensif mengkaji kasus JAK. Artinya, GPS tidak harus mendikte ataupun seolah-olah memberikan tekanan kepada Golkar. Ini salah alamat. Praktek menyerang satu titik terhadap problem yang dihadapi JAK juga terkesan sangat tendensius. Kita serahkan kalau urusan keluarga kepada JAK dan MEP jangan lagi kita ikut mengintervensi,” kuncinya. (ivan)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trending