Connect with us

Daerah

William Luntungan Dorong Kasus Penyalahgunaan Dana Covid-19, Diambil Alih KPK

Published

on

Dana Covid 19
DESAK: Aktivis Minut William Luntungan menyorot dugaan korupsi dana Covid-19. (FOTO/Bungsu)

TELRGRAFNEWS-Aktivis Minahasa Utara William S. Luntungan dorong dugaan penyalagunan dana bencana non-alam Pandemi Covid-19 di Pemkab Minut untuk jadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia menilai, penyelagunaan dana covid senilai Rp 61 Miliar itu bukan TGR lagi, tapi sudah masuk dugaan korupsi, karena itu fiktif. Sebab, tak bisa dipertanggung jawabkan.

“Saya dorang agar kasus dugaan penyalagunaan anggaran Bansos Covid-19 ini diambil alih oleh KPK,” pintanya, Rabu (24/02) 2021

Menurutnya, Anggaran penyelagunaan sebesar Rp 61 Miliar ini, dibilangnya bukan uang sedikit.

“Kan aturannya, jika ada dugaan korupsi diatas Rp 1 Miliar atau yang meresahkan publik itu menjadi kewenangan juga KPK. Karena KPK juga Aparat Penegak Hukum (APH). Apa lagi ini uang puluhan miliar yang diduga di korupsi,” timpalnya.

Tak sampai disitu, pria yang dikenal kritis terhadap masalah soial ini juga menyebutkan, kasus penyelagunaan dana covid-19 di Pemkab Minut adalah kasus penyelagunaan terbesar di kabupaten/kota, bahkan provinsi se-Indonesia diluar kasus dugaan korupsi di Kemensos.

“Setau saya, penyelagunaan bansos Covid-19 di Minut ini terbesar se-Indonesia, diluar kasus Kemensos. Makanya, saya dorong kasus ini diambil alih KPK agar menyelamatkan uang daerah. Dan oknum-oknum yang terlibat harus diproses secara hukum berdasarkan aturan dan perundungan di Indonesia,” tegasnya.

Meski demikian, sambung dia, jika memang terbukti ada penyelagunana atau dikorupsi harus dihukum mati.

“Jelas, ini perintah undang-undang. Dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi (Tipikor) yang berbunyi ancaman hukuman mati tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor,” sebutnya.

Dia menjelaskan, dalam Pasal 2 Ayat (2) UU 31 tahun 1999 sudah menjelaskan secara eksplisit.

“Kita lihat saja bagaimana proses hukumnya. Jika nanti terbukti ada kerugian negara disitu, apakah APH akan menggunkanakan pasal yang dimakusud atau yang lainnya. Yang jelasa ini kasus ini terus dimonitoring oleh publik,” ujarnya.

Selain itu, dia mengungkapkan, kasus yang dialami Julia Batubara dengan dengan Pemkab Minut berbeda. Walaupun berbeda, kata Ia keduanya merupakan tindakan melawan hukum yang merugikan uang negara. (Bungsu)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trending