Connect with us

Minut

Jemput Bola, RSUD Walanda Maramis Gandeng Kejari Deteksi Dini Kerugian Negara

Published

on

ARAHAN: Nampak suasana sosialisasi pendampingan hukum di RUSD Walanda Maramis.

TELEGRAFNEWS-Kejaksaan Negeri (Kejari) Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) bersama RSUD Walanda Maramis teken Memorandum of Understanding (MoU), sekaligus sosialisasi pendampingan hukum oleh Kajari Minut di RSUD Walanda Maramis, yang digelar di ruang pertemuan lantai Dua, Selasa (16/02) 2021.

Kegiatan tersebut, sebagai upaya pencegahan dini terjadinya penyelagunaan anggaran disetiap kegiatan yang ada di RSUD Walanda Maramis.

Kajara Minut Fanny Widyastuti SH MH saat diwawancarai terkait kegiatan tersebut, Ia menjelaskan fungsi sosialisasi pendampingan ini, digunakan untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya kerugian negara yang dimungkinkan terjadi disetiap kegiatan yang akan dilaksanakan olah rumah sakit.

“Jadi ini pencegahan yang dilakukan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Karena setiap tindak pindana korupsi diawali selalu, dimulai dari barang dan jasa. Misalnya ada markup terhadap PPS atau panitia dengan penyedia jasa dan permasalahan hukum lainya. Makanya dengan adanya pendampingan hukum ini, kita mulai menemalisir semuanya untuk terjadi kerugian negara,” jelas Kajari,sambari menambahkan pihak telah usai melakukan MoU yang dengan pihak rumah sakit.

Sementara itu, Direktur RSUD Walanda Maramis dr Sandar Rotty mengapresiasai kerjama dengan pihak Kajari Minut.

Lanjut dikatakannya, pihaknya di RSUD Walanda Maramis melakukan sosialisasi pendampingan hukum terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah sakit.

“Jadi sejak awal perencanaan dari penentuan APS Kita berupaya untuk melakukan konsultasi, agar supaya segala sesuatu kegiatan yang ada di RSUD walanda maramis ini dari awal kita sudah melakukan tindakan pencegahan untuk terjadi kerugian negara. Ini untuk kita menemalisir, tapi kita menyadari ketidak sempurna itu ada,” katanya.

Makanya sambung dia, pihaknya melibatkan pihak kejaksaan agar supaya semua program yang ada di RSUD Walanda Maramis itu sudah dilakukan tindakan mitigasi untuk mencegah terjadinya kerugian negara.

Tak hanya itu, Ia juga menuturkan, pihaknya juga melakukan MoU dengan pihak kejaksaan. Disebutkannya, MoU untuk masalah-masal hukum perdata dan tata usaha negara.

“Dimana kita ketahui, bahwa kejaksaan itu sebagai advokat negara. Kalau ada kasus perdata tentunya kita bisa meminta pendampingan pihak kejaksaan untuk masalah di RS, mudaha-mudahan ini tidak terjadi,” kuncinya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten I Setkab Jane Simon, Kadis Dinkes Alain Beyah, Ketua Komisi III DPRD Minut Poultje Sundalangi dan para aktivis anti korupsi di Minut. (Bungsu)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trending