Connect with us

Daerah

Hukuman Mati Menanti! TGR Rp61 Miliar Berlanjut, APH Bakal ‘Gigit’ Oknum Penyalahgunaan Dana Covid

Published

on

Ilustrasi.

TELEGRAFNEWS-Pasca deadline waktu Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dana Covid-19 di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) pada 21 Februaru lalu, intansi terkait baru disetor Rp 221 juta dari TGR Rp 61 Miliar.

Dengan batas waktu itu, kini TGR dana Covid-19 masuk babak baru. Dimana, Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan atau kepolisian akan mengambil alih kasus tersebut.

Kepala Inspektorat Minut Ombase Mayuntu membernarkan hal tersebut, bahwa kasus TGR bakal diambil alih oleh APH.

“Deadline menurut undang-undang itu sudah selesai. Tadi (kemarin red) pihak polda sudah datang. Ada juga dari Tipikor Polda sudah menghubungi, hanya karena ada kegiatan diluar kantor, sehingga tidak ketemu. Jadi kita agendakan waktu untuk bertemu besok (hari ini red),” katanya, Selasa (23/02) 2021.

Saat ditanyai, apakah APH mengambil alih kasus tersebut berdasarkan rekomendasi Inspektorat untuk diberikan ke baju ‘coklat tua’ (kejaksaan)? atau ke ‘coklat muda’ (polisi)?

“Tidak seharusnya dia (APH red) menunggu. Kami tidak bisa menuntukan dari pihak kejaksaan atau kepolisian yang masuk. Tergantung sapa yang duluan, apahkah dari pihak kepolisian atau kejkasaan. Yang jelas kedua institusi ini sama-sama APH. Kalau sudah masuk, tentu akan memproses secara hukum sesuai perundang-undangan,” terangnya.

Terpisah, Kasie Pidsus Kejari Minut Dian Subdiana SH. MH saat dikonfirmasih terkait kasus tersebut. Dirinya mengatakan masih menunggu rekomendasi dari Inspektorat.

“Kami menunggu rekomendasi Inspektorat,” singkatnya.

Sekedar informasih, para oknum yang diduga korupsi dana covid-19 akan dihukum mati, jika terbukti ada penyalagunaan. Seperti halnya dikatakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Ia mengancam menuntut pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi Covid-19 dengan hukuman mati. Firli mengaku sudah mengingatkan korupsi saat keadaan bencana bisa diancam hukuman mati.

“Ini tidak main-main. Ini saya minta betul nanti kalau ada yang tertangkap, saya minta diancam hukuman mati. Bahkan dieksekusi hukuman mati,” kata Firli yang dikutip dari CNNIndonesia.com.

Begitu juga dengan penegasan Menteri Polhukan Mahfud MD. Ia menegaskan, jika ada pejabat baik pusat dan daerah yang terbukti menyalagunakan anggaran dana covid maka bisa dihukum mati.

Karena menurut Mahfud MD, penggunaan anggaran bencana pada wabah Covid-19 sudah diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi Covid-19.

“Saya ingatkan, menurut UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), diancam dengan paling tinggi seumur hidup atau 20 tahun penjara. Namun, dalam keadaan bencana seperti saat Covid-19 ini, maka ancaman hukuman mati ini diberlakukan berdasarkan UU yang berlaku,” tegas Mahfud yang dikutip di SindoNes.com

Perlu diketahui, ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Dalam UU Tipikor disebutkan, hukuman mati bisa dijatuhkan jika korupsi dilakukan saat terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. (Bungsu)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trending