Connect with us

Berita Utama

Hehehe, Golkar Sulut tak Berani PAW James Arthur Kojongian!

Published

on

Anggota DPRD Sulut James Arthur Kojongian bersama Istrinya MEP. (foto:ist)

TELEGRAFNEWS- Tak butuh waktu sebulan bekerja, Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, sukses mengeksekusi James Arthur Kojingan (JAK) dari kursi Wakil Ketua DPRD Sulut.

Risalah pemberhentian JAK sapaan akrab suami tercinta Michaela Elsiana Paruntu (MEP), yang heboh lewat video viral mirip ‘superman’ di Desa Tumatangtang, Kota Tomohon, Januari 2021 lalu, dibacakan oleh ketua Badan Kehormatan dalam sidang paripurna, Selasa (17/2) 2021, sore.

Meski sempat diwarnai interupsi dalam sidang paripurna, namun pembacaaan eksekusi putusan JAK berlanjut, dan disampaikan langsung Ketua DPRD Sulut, Andi Silangen.

‘Berdasarkan keputusan BK dan telah dibacakan ketua, maka DPRD Sulut mengumumkan, bahwa pertama mengusulkan pemberhentian James Arthur Kojongian dari jabatan wakil ketua DPRD Sulut,” ucap Silangen saat memimpin sidang paripurna.

Selain pemberhentian dari jabatan wakil ketua DPRD, Badan Kehormatan dalam rapat paripurna tersebut, juga mengusulkan pemecatan JAK sebagai anggota DPRD, hanya saja persoalan itu diserahkan sepenuhnya oleh DPRD ke Partai Golkar, sebagai partai politik tempat JAK bertenggar dalam mengasah karir politiknya.

Pasca rekomendasi BK di DPRD Sulut, Apakah Golkar berani melakukan langkah pemecatan terhadap JAK sebagai kader beringin dan melaksanakan proses PAW?

Melihat persoalan ini, pegiat politik Sulawesi Utara, Tommy Lasut, angkat bicara. Katanya, satu hal yang sangat mustahil, jika Golkar Sulut yang dinahkodai Tetty Paruntu, berani melakukan pemecatan atau pergantian terhadap JAK sebagai anggota DPRD Sulut.

“Hehehe, saya pesimislah, Golkar berani melakukan pemberhentian antar waktu (PAW) atau memecat JAK dari kursi anggota dewan. Alasannya sederhana, JAK sudah dimaafkan istrinya MEP. Tak mungkin, Ketua Golkar Sulut Tetty Paruntu, setega itu melakukan pencopotan terhadap adik iparnya sendiri,” bebernya kepada TelegrafNews, malam tadi.

Hanya saja, lanjut Lasut, jika Golkar berani, tentunya ini patut diapresiasi, sebab Golkar sudah menunjukan kemetangan sebagai partai politik dalam menegakan ruh demokrasi, khususnya di Bumu Nyiur Melambai.

“Kalau langkah PAW ditempuh, ini sebenarnya langkah dan terobosan bagi Partai Golkar dalam menjawab tuntutan rakyat Sulut yang sempat viral. Dan ini bisa mengembalikan marwah Golkar sebagai salah satu partai besar di Sulut,” kilahnya.

Soal PAW terhadap JAK sendiri, diinternal Golkar masih terjadi pro dan kontra, bahkan pernyataan Wakil Ketua DPD I Golkar Sulut, Feriando Lamaluta, terkesan diplomasi, ketika dimintai tanggapan media ini.

Kata Lamaluta, pihaknya masih harus menunggu hasil resmi dari rekomendasi BK lewat paripurna DPRD yang dikirim ke Partai Golkar.

“Yang pasti kami akan tindaklanjuti di partai sesuai hasil rekomendasi paripurna,” kata Lamaluta. (rds/uter/in/bungsu)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trending