Connect with us

Berita Utama

Harus Ada Sinergi, Kolaborasi untuk Pengembangan Koperasi dan UMKM

Published

on

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim dalam rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM se-Indonesia secara virtual di Jakarta, Senin (8/2) 2021. (Foto:Azwar/Telegrafnews)

TELEGRAFNEWS – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim mengajak seluruh Dinas Koperasi dan UMKM serta Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki binaan Koperasi dan UMKM untuk sinergi serta kolaborasi dalam pengembangan KUMKM guna mempercepat pemulihan ekonomi tanah air.

Kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM se-Indonesia Arif Rahman Hakim mengatakan, Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 mengusung tema Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial,  dimana salah satu prioritas dalam RKP tersebut diberikan bagi pelaku KUMKM untuk melakukan transformasi pasca pandemi covid-19.

“Ada Rp 4,85 triliun anggaran pemerintah untuk pengembangan UMKM yang tersebar di 22 K/L. Permasalahan lainnya adalah banyak program pengembangan UMKM, namun belum memberikan hasil yang optimal disebabkan oleh koordinasi antar kegiatan masih kurang dan sebagian besar program belum menyentuh kemampuan UMKM untuk berhubungan dengan pasar,” kata Arif saat memimpin Rapat Koordinasi KemenkopUKM dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia dalam rangka pengembangan Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Senin (8/2) 2021.

Menurutnya, proporsi unit usaha skala UMKM di Indonesia mencapai 99 persen dengan kontribusi tenaga kerja 97 persen. UMKM menyumbang terhadap PDB nasional 57 persen. Melihat angka tersebut UMKM di Indonesia dapat bersaing dengan negara ASEAN Plus Three bahkan Eropa.

Namun, proporsi kredit masih relatif rendah yaitu di angka 20% yang menandakan bahwa masih banyak UMKM belum mendapat akses permodalan. Selain itu, kontribusi ekspor UMKM hanya sebesar 14% artinya diperlukan dorongan yang optimal untuk dapat bersaing dengan negara lain.

“Isu utama UMKM yang dihadapi hingga saat ini juga masih pada ‘sulitnya UMKM untuk naik kelas’, dimana UMKM kesulitan untuk meningkatkan level usahanya baik dari segi pendapatan maupun akses pasar, sehingga sebagian besar UMKM masih tergolong berjalan di tempat,” ujar Arif.

Terkait pengembangan UMKM, Kementerian PPN/Bappenas telah memberikan beberapa rekomendasi baik dari sisi kelembagaan, maupun program.

Rekomendasi dari sisi penguatan kelembagaan, yakni pertama, Kementerian KUKM diharapkan dapat menjadi leading sector pelaksanaan program pengembangan UMKM di berbagai K/L, BUMN dan swasta. Kedua, direkomendasikan perlunya insentif pajak menjadi salah satu  stimulus bagi perusahaan yang  bermitra dengan UMKM.

“Rekomendasi ketiga,  PLUT diperkuat lagi sebagai sarana konsultasi yang langsung berkenaan dengan masyarakat,” kata Arif.

Rekomendasi keempat adalah pengembangan Platform UMKM sebagai penyedia Informasi; dan kelima pelibatan filantropi untuk inovasi pendanaan program.

Rekomendasi penguatan program adalah pengembangan  UMKM yang didasarkan pada konsep rantai pasok;  penyediaan ruang bersama bahan baku atau produksi atau Factory Sharing; PLUT melibatkan para pakar/praktisi bisnis  untuk menjadi pelatih dan mentor bagi UMKM; perluasan akses pasar UMKM; dan  pengembangan UMKM berbasis tematik kewilayahan sesuai potensi wilayah.

“Selain rekomendasi pada penguatan kelembagaan dan penguatan program, Bappenas juga merekomendasikan 11 hal yang tercantum dalam RPP UU Cipta Kerja, terutama perbaikan pendataan UMKM melalui basis data tunggal dan permudahan perizinan usaha,” kata Arif.

Arif melanjutkan, tahun ini, KemenkopUKM akan fokus pada empat program prioritas sesuai agenda reformasi struktural dan mindset sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.

Keempat program tersebut adalah Penerapan Good Corporate Koperasi dan Modernisasi Koperasi dengan target 100 Koperasi Modern; Transformasi Formal Usaha Mikro melalui perlindungan, kemudahan, bantuan hukum dan pemberdayaan  minimal 14 persen; Pengembangan rantai pasok dan ekspor UKM dengan kontribusi ekspor UKM sebanyak 15,12 persen, dan Penciptaan wirausaha produktif dengan target Rasio Kewirausahaan sebesar 3,55 persen.

Arif optimis dengan terciptanya sinergi dan kolaborasi antara pusat dan daerah target tersebut akan dapat terwujud.

“Tujuan utama kita agar Koperasi dan UMKM mesti naik kelas,  oleh karena itu melalui kesempatan ini, mari kita saling gotong royong, bergandengan tangan agar pengembangan Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi ini dapat membantu pemerintah dalam pemulihan perekonomian,” pungkas Arif. (Azwar/Rey)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trending